Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama Krakatau Steel berinisial FB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik blast furnace complex (BFC).
Namun, FB yang merujuk nama Fazwar Bujang itu hanya dijadikan tahanan kota. Perlakuan tersebut berbanding terbalik dengan empat orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Fazwar.
Untuk kepentingan penyidikan, mereka ditahan selama 20 hari di dua tempat berbeda, yakni Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung dan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan alasan menjadikan Fazwar sebagai tahanan kota karena faktor usia.
Baca juga: Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Pabrik Krakatau Steel
Saat ini, tersangka FB sudah berusia 74 tahun. Lalu, keadaan kesehatan Fazwar juga tidak memungkinkan untuk ditahan. Kejagung telah menggandeng tim dokter pada RS Adhyaksa untuk memeriksa kesehatannya. Namun, Ketut enggan menjelaskan lebih lanjut terkait penyakit tersangka.
"Yang bersangkutan tidak layak untuk dilakukan penahanan rutan, sehingga opsinya tahanan rumah," jelas Ketut saat dikonfirmasi, Selasa (19/7).
Seperti empat tersangka lainnya, Fazwar juga ditahan dengan status tahanan rumah selama 20 hari, yakni 18 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Adapun keempat tersangka ialah Direktur Utama Krakatau Engineering periode 2005-2010, sekaligus Deputi Direktur Proyek Strategis periode 2010-2015 berinisial ASS.
Baca juga: Jokowi dan Ramos-Horta Tanam Pohon Gaharu di Istana Bogor
Berikutnya Project Manager Krakatau Engineering periode 2013-2016 berinisial MR, BP selaku Direktur Utama Krakatau Engineering periode 2012-2015 dan HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek BFC sekaligus General Manager Proyek KRAS periode 2013-2019.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan adanya pembengkakan nilai kontrak dalam pengadaan proyek BFC pada 2011-2019, dari yang awalnya Rp4,7 triliun menjadi Rp6,9 triliun. Proyek tersebut dilaksakan oleh Konsorsium MCC CERI dari Tiongkok dan Kraktau Egineering selaku kontraktor pemenang.(OL-11)
Penetapan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir sebagai dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur hukum.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai penyidik kepolisian telah bekerja profesional dalam menangani kasus yang sempat menimbulkan perdebatan.
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK telah memiliki identitas yang diduga menjadi otak penghilangan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di kantor Maktour Travel.
Umar Said menekankan, tidak ada undangan dari Dimas. Umar Said juga membenarkan saat dikonfirmasi para peserta membayar masing-masing untuk main golf tersebut.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Malaysia diperkirakan telah mengalami kerugian hingga RM277 miliar (sekitar Rp1.154 triliun) akibat kejahatan keuangan yang melibatkan pencurian dan kebocoran dana publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved