Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
RANGKAIAN persiapan sidang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai menunjukkan penyelesaian perkara yang sekadar formalitas. Puncaknya, delapan hakim ad hoc pengadilan HAM yang telah terpilih dinilai minim kompetensi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Selama proses seleksi wawancara 33 calon hakim ad hoc HAM, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Tioria Pretty Stephanie menyebut pihaknya memberi nilai merah terhadap 31 calon. Sedangkan dua calon hakim masing-masing diberi nilai hijau (Siti Noor Laila) dan kuning (Florentia Switi Andari).
Penilaiain tersebut tak terlepas dari rendahnya kualitas pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM mengenai hukum acara dan unsur pelanggaran HAM berat serta konsep rantai komando. Kontras memberikan penilaian saat seleksi wawancara berlangsung pada Rabu (20/7) dan Kamis (21/7) lalu.
Untungnya, Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan HAM 2022 yang diketuai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro meloloskan Siti dan Florentia. Siti selaku mantan Komisioner Komnas HAM akan bertugas sebagai hakim ad hoc di pengadilan tingkat pertama. Adapun Florentia yang berlatar belakang advokat akan mengadili perkara HAM berat di tingkat banding.
Baca juga: Ade Armando akan Jadi Saksi di Sidang Pengeroyokan Dirinya
"Salah satu alasan minimnya calon hakim yang kompeten, selain daripada waktu pencarian yang tergesa-gesa, adalah tahap penyidikan serta prapenuntutan yang hanya menetapkan satu tersangka," kata Pretty kepada Media Indonesia, Selasa (26/7).
Diketahui, MA baru membuka rekrutmen hakim ad hoc HAM pada Selasa (21/6) lalu, enam hari setelah Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara Paniai ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan.
Penyidik Direktorat HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) sendiri menetapkan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku mantan Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sebagai tersangka tunggal.
Menurut Pretty, penetapan tersangka tunggal itu telah menunjukkan kesan pengadilan HAM yang sekedar formalitas dan memberikan citra bahwa pemerintah telah menyidangkan satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
"Tanpa berniat sungguh-sungguh memberikan keadilan bagi para korban, keluarga korban, dan masyarakat. Impresi demikian akhirnya juga membuat enggan orang-orang yang kompeten untuk mendaftar," tandasnya. (OL-4)
DIREKTUR Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pengadilan untuk memiskinkan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus investasi bodong
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Berikut kronologi lengkap kasus Sean 'Diddy' Combs, dari awal sampai putusan bersalah atas dakwaan prostitusi.
Sean 'Diddy' Combs tetap ditahan sampai sidang vonis pada 3 Oktober mendatang.
Juri New York menyatakan Sean 'Diddy' Combs bersalah atas dua dakwaan terkait prostitusi. Tapi ia dibebaskan dari tiga dakwaan lainnya.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Pendeta Sue Parfitt, dari Bristol, ditahan karena memegang plakat bertuliskan "Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved