Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Pemberian nama pantai untuk pulau reklamasi membuat Pemprov DKI berpotensi kehilangan pendapatan ratusan miliar rupiah.
Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.
Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.
Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.
Jakpro bertanggung jawab terhadap lahan kontribusi dan kerja sama pengelolaan sarana serta prasarana utilitas umum.
Inkonsistensi kebijakan itu dapat dilihat dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan di atas pulau reklamasi tanpa dasar peraturan daerah yang mengatur lebih jauh.
Hak interpelasi muncul akibat sulitnya SKPD dimintai penjelasan atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk bangunan di atas pulau reklamasi.
Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
PDIP menuding Anies menyalahi aturan dan tidak konsekuen. Gubernur itu plintat plintut. Ada disegel ada pula yang diterbitkan IMB.
IMB 932 bangunan di Pulau reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta harus dicabut dan diterbitkan menunggu raperda disahkan.
Anies memastikan bahwa proses penerbitan IMB tersebut telah sesuai prosedur.
Saat ditemui selepas apel bersama jajaran TNI dan Polri di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6), Anies menolak memberi keterangan.
Peta jalan tersebut rencananya akan disampaikan kepada presiden terpilih dan diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan industri sapi untuk jangka menengah dan panjang.
Belum diketahui apa yang tidak boleh dilakukan oleh Jakpro.
Hingga saat ini, Jakpro sebagai BUMD DKI belum menerima mandat resmi untuk mengelola pulau tersebut.
Pengembang harusnya tahu aktivitas di Pulau Maju.
Pembuatan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil sebaiknya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas menertibkan aktivitas di pulau tersebut.
Menurut dia, pulau-pulau yang terlanjur dibangun itu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta. Perda zonasi reklamasi harus segera dirampungkan guna mengakomodasi hal tersebut.
Selain Pulau G, Tigor menyebut Pulau C dan Pulau D juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Daerah di sekitar pulau itu selalu terkena banjir rob saat air laut pasang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved