Berita Terbaru Kasusreklamasi Hari Ini

Kengototan Anies Rugikan Pemprov DKI

Pemberian nama pantai untuk pulau reklamasi membuat Pemprov DKI berpotensi kehilangan pendapatan ratusan miliar rupiah.

Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Langkah Mundur Anies

Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.

Luncurkan Hak Interpelasi, NasDem Dapat Dukungan dari Hanura

Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

Pemprov Dipastikan Dapat Lahan 20 Hektare Dari Pengembang

Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.

Setelah IMB Diterbitkan, Pembangunan Pulau Reklamasi Dilanjutkan

Jakpro bertanggung jawab terhadap lahan kontribusi dan kerja sama pengelolaan sarana serta prasarana utilitas umum.

Tidak Konsisten, Anies Berpotensi Langgar Azas Umum Pemerintahan

Inkonsistensi kebijakan itu dapat dilihat dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan di atas pulau reklamasi tanpa dasar peraturan daerah yang mengatur lebih jauh.

PDIP Dorong Interpelasi Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Hak interpelasi muncul akibat sulitnya SKPD dimintai penjelasan atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

Fraksi NasDem Akan Ajukan Interpelasi Soal IMB Pulau Reklamasi

Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penerbitan IMB Salahi Prosedur Hukum, PDIP: Anies Plintat-Plintut

PDIP menuding Anies menyalahi aturan dan tidak konsekuen. Gubernur itu plintat plintut. Ada disegel ada pula yang diterbitkan IMB.

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Langgar Prosedur Hukum

IMB 932 bangunan di Pulau reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta harus dicabut dan diterbitkan menunggu raperda disahkan.

Anies Akhirnya Bicara Soal Terbitnya IMB Pulau Reklamasi

Anies memastikan bahwa proses penerbitan IMB tersebut telah sesuai prosedur.

Anies masih Tetap Bungkam Terkait IMB Pulau Reklamasi

Saat ditemui selepas apel bersama jajaran TNI dan Polri di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (13/6), Anies menolak memberi keterangan.

Kadin Siapkan Peta Jalan Industri Sapi Nasional

Peta jalan tersebut rencananya akan disampaikan kepada presiden terpilih dan diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan industri sapi untuk jangka menengah dan panjang.

Jakpro Akui Segel Pulau Maju Sudah Dibuka

Belum diketahui apa yang tidak boleh dilakukan oleh Jakpro.

Jakpro Sebut Izin Usaha Pulau Maju Dari Pemprov DKI

Hingga saat ini, Jakpro sebagai BUMD DKI belum menerima mandat resmi untuk mengelola pulau tersebut.

Jakpro tidak Tahu Ada Aktivitas Bisnis di Pulau Maju

Pengembang harusnya tahu aktivitas di Pulau Maju.

Izin Reklamasi, Gubernur Diminta Komunikasi ke Pemerintah Pusat

Pembuatan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil sebaiknya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat

DPRD: Aktivitas di Pulau Maju Melanggar Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas menertibkan aktivitas di pulau tersebut.

PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan

Menurut dia, pulau-pulau yang terlanjur dibangun itu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta. Perda zonasi reklamasi harus segera dirampungkan guna mengakomodasi hal tersebut. 

Pulau Reklamasi yang Sudah Dibangun Diusulkan Dibongkar

Selain Pulau G, Tigor menyebut Pulau C dan Pulau D juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Daerah di sekitar pulau itu selalu terkena banjir rob saat air laut pasang.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia