Headline
Dana Tanggap Darurat Dibikin tidak Berbelit

DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tidak Konsisten, Anies Berpotensi Langgar Azas Umum Pemerintahan

Putri Anisa Yuliani
20/6/2019 20:40
Tidak Konsisten, Anies Berpotensi Langgar Azas Umum Pemerintahan
Anies Baswedan(Antara)

PENGAMAT hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menuturkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa melanggar azas umum pemerintahan yang baik karena inkonsistensi kebijakan yang ia lakukan.

Inkonsistensi kebijakan itu dapat dilihat dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan di atas pulau reklamasi tanpa dasar peraturan daerah yang mengatur lebih jauh terkait kewajiban tambahan pengembang sementara di sisi lain sebelumnya Anies sudah lebih dulu melakukan penghentian reklamasi.

"Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, mungkin IMB dan gubernur bisa dipermasalahkan karena itu," kata Feri saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (20/6).

Feri berujar kealpaan membuat kebijakan bisa juga dikoreksi karena tidak taat azas.


Baca juga: Pemkot Tangerang Minta Jalan Provinsi Banten segera Diperbaiki


Meskipun demikian ia menilai dari sisi hukum IMB yang diterbitkan Anies tidak bertentangan karena memiliki dasar hukum yakni Peraturan Gubernur No 206/2016.

Tetapi jika nantinya terdapat aturan yang lebih tinggi yang melarang adanya bangunan pada area yang diberikan IMB saat ini, Anies harus mengakui aturan itu dan tunduk.

"Jika bertentangannya IMB dengan peraturan yang lebih tinggi dan diakui oleh gubernur maka gubernur dapat mencabutnya," tukasnya.

Ia pun menegaskan berbagai pihak yang merasa dirugikan pada penerbitan IMB itu bisa menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Semua pihak bisa, tidak hanya nelayan yang berada di sekitar pulau reklamasi. Seluruh warga DKI Jakarta bisa," tegasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Anton Kustedja Abdullah
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved