Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dipastikan akan mendapatkan jatah lahan seluas 20 hektare di Pulau Maju atau Pulau D hasil reklamasi. Pulau D memiliki luas 312 hektare.
Sementara pengembang akan mendapat jatah pembangunan 35% dan sisanya akan sepenuhnya dikelola oleh Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Lahan itu merupakan kontribusi dari pengembang. Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.
"Kalau lahan kontribusi, peruntukkannya dideskripsikan di Pergub untuk masyarakat terdampak. Jadi penting mengidentifikasi siapa saja masyarakat terdampaknya," kata Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro, M Hanief Arie Setyanto, di Balai Kota, Kamis (20/6).
Lebih lanjut Hanief menjelaskan, pihaknya akan menjadi pihak yang diserahi Pemprov DKI wewenang untuk melakukan pengelolaan pulau reklamasi.
Baca juga: Setelah IMB Diterbitkan, Pembangunan Pulau Reklamasi Dilanjutkan
Jakpro nantinya akan menginventarisasi kebutuhan serta masyarakat yang terdampak reklamasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Jadi kita memerlukan data itu berapa banyak masyarakat terdampak pembangunan pulau. Berdasarkan data itu baru kita buat perencanaan lahan kontribusinya mau dibangun rusun berapa unit, sekolah di mana, pasar di mana, restoran ikan di mana," terangnya.
Sementara saat ini, Jakpro masih terus berdiskusi bersama pengembang serta SKPD terkait guna memetakan area yang akan menjadi lahan kontribusi agar tidak mengganggu area pengembang.
"Ini masih berlangsung pembahasannya. Kita pertemuan intens dengan mereka. Yang didahulukan justru kepentingan publik. Itu sebabnya diawali pembangunan jalasena (jalan sehat dan sepeda). Adanya fasilitas yang bisa diakses publik, maka masyarakat bisa menikmati kawasan pantai itu. Orang sudah bisa bersantai, bersepeda, jogging, dan nantinya akan ada UMKM yang beraktivitas di sana," terangnya.(OL-1)
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved