Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berisi pembahasan mengenai pulau reklamasi ke depannya. Ia mengaku hanya menyampaikan perkembangan tentang kebijakan pulau reklamasi.
Tim yang bertugas memberi masukan kepada Anies dan wakilnya terkait reklamasi di pesisir Jakarta itu diisi pakar dan aktivis di lingkaran terdekatnya.
Gubernur Anies tetap konsisten tidak melanjutkan proyek relamasi 17 pulau, kecuali hanya untuk mengelola 4 pulau reklamasi yang sudah terbangun, sesuai amanat Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 dan Perda No 8 Tahun 1995.
Karena faktanya saat ini sudah terbangun 4 pulau. Untuk menata pulau reklamasi yang sudah terbangun itu perlu ada payung hukumnya
Kawal Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) menduga terbitnya Pergub Nomor 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta merupakan bagian dari skenario besar politik yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara transaksional dari kebijakan di pesisir Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sinyal akan melanjutkan megaproyek reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Hal itu tercermin dari terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta.
RAPERDA soal reklamasi dan zonasi tertunda karena ada kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Woerjantari Kartidjo (Pakar Rancang Kota dan Urban Desainer): “Jadi nantinya tidak ada orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Semua harus menggunakan angkutan umum berbasis rel dan kapal kecil di sungai,”
Setelah konsep baru 17 pulau selesai, khusus untuk subkawasan timur, yang meliputi Pulau N, O, P, dan Q, terjadi perubahan.
Pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta mengacu pada rancangan yang dibuat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
PRO-KONTRA pengembangan pantai utara Jakarta mengangkat kembali rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara yang disebut juga dengan proyek NCICD (national capital integrated coastal development).
Reklamasi dan lingkungan sesuatu yang tidak seharusnya dibenturkan. Masyarakat semestinya berpikir bagaimana kegiatan reklamasi bisa membonceng perbaikan lingkungan.
Sekitar empat tahun silam, pagi di Muara Angke menjadi suasana yang paling gaduh dan sibuk. Para nelayan berlalu lalang mengangkut berpuluh kilo ikan hasil tangkapan semalaman di laut untuk ditimbang di pengepul.
REKLAMASI Teluk Jakarta dirumuskan secara konkret bernama program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).
MASYARAKAT nelayan tidak terganggu dengan reklamasi. Hanya saja ada isu penggusuran yang terus menerus dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu.
MENYUSUL berlanjutnya proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, PT Agung Podomoro Land Tbk (APL), induk usaha PT Muara Wisesa Samudera (MWS), tetap diwajibkan membayar kontribusi tambahan.
MENTERI Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku tengah mengevaluasi status pembatalan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved