Polemik Pergub BKP, Anies Tegas Tetap Batalkan Reklamasi

POLEMIK diterbitkannya Peraturan Gubernur No 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi dan Pengelolahan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta, perlahan mulai jelas terbuka inti masalahnya.

Ketua Koalaisi Rakyat Pemerhati Jakara Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan bahawa Gubernur Anies tetap konsisten tidak melanjutkan proyek relamasi 17 pulau, kecuali hanya untuk mengelola 4 pulau reklamasi yang sudah terbangun, sesuai amanat Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 dan Perda No 8 Tahun 1995.

"Ya, Gubernur bilang kalau percaya padanya jangan tangung, harus total percaya. Reklamasi tidak dilanjutkan, kecuali hanya 4 pulau yang sudah terbangun perlu payung hukum untuk pengelolahannya. Kemarin Saya tanya langsung saat acara Halal Bihalal di Rumdin Gubernur Taman Suropati Menteng, Jakpus," katanya kepada wartawan saat di hubungi Minggu (24/6) malam.

Pria yang akrab disapa SGY ini, menambahkan kalau Gubernur Anies tegas menjelaskan bahwa Badan itu pernah ada tetapi dibubarkan. Selanjutnya pembentukan ulang badan tersebut kini di bawah kendali Gubernur Anies langsung untuk menyelesaikan semua masalah pulau reklamasi.

Lebih lanjut SGY menjelaskan bahwa Gubernur Anies sangat cerdas dengan membiarkan munculnya polemik dimasyarakat yang akhirnya dapat diketahui siapa saja yang mendukung reklamasi dilanjutkan dan yang ingin reklamasi dihentikan.

"He, he, he, Saya pun terjebak mengkritik keras soal reklamasi harus dibatalkan. Tetapi Gubernur tidak marah, malah tersenyum saat bertemu diacara HBH. Ya, saya mengerti maksudnya. Pasti nanti saat yang tepat akan di jelaskan tuntas oleh Gubernur ke pada masyarakat," ujar SGY.

Sugiyanto menegaskan bahwa saat ini Gubernur Anies tidak khawatir bila ada masyarakat yang berangapan Pemprov DKI akan melanjutkan proyek reklamasi. Sebab hal itu keliru yaitu mereka sedang berimajinasi reklamsi dilanjutkan dan kemudian mengkritik imaginasinya sendiri.

Selain hal tersebut, Sugiyanto yang juga Presidium Relawan Anies-Sandi (PRAS), melanjutkan bahwa Gubernur Anies tetap teguh berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan resiko apapun termasuk, berhadapan atau berbenturan dengan siapapun. (OL-3)