Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Bestari Barus menegaskan akan terus berkomunikasi dengan anggota DPRD DKI Jakarta guna melancarkan pengajuan hak interpelasi.
Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi yang hanya mengandalkan Peraturan Gubernur No 206/2016 sebagai dasar hukumnya.
Sementara itu, peraturan daerah terkait penataan kawasan serta zonasi di atas pulau reklamasi belum disahkan.
"Hak interpelasi itu ya terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi. Kan belum Ada aturan tata ruangnya. Sampai saat ini Raperda belum juga diajukan setelah sebelumnya dicabut," ujarnya saat dihubungi, Jumat (21/6).
Ia pun menyebut Pemprov DKI Jakarta harus mengajukan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan lahan reklamasi guna memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan perencanaan pembangunan di atas pulau reklamasi.
"Iyalah harus perda. Supaya jangan jadi akal-akalan," terangnya.
Bestari menyebut komunikasi kepada anggota lain sedang dilakukan. Ia yakin hak interpelasi akan bisa digulirkan karena hanya membutuhkan dukungan 15 anggota. Anggota Komisi D itu pun enggan merinci secara detail siapa saja yang sudah mendukung pengajuan hak interpelasi tersebut. Sebab, ia menghormati sikap Fraksi yang sebagian besar belum menetapkan keputusan resmi.
Sementara itu, usul pengajuan hak interpelasi dari telah mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Hanura. Ketua Fraksi Partai Hanura Muhammad 'Ongen' Sangaji mengatakan dukungan diberikan dengan alasan serupa yang dikemukakan Fraksi Partai NasDem yakni belum adanya ketentuan yang lebih kuat selevel perda untuk menerbitkan IMB.
Baca juga: Panggung Perayaan HUT DKI Jakarta ke-492 sudah mulai Terpasang
Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa ketua fraksi di DPRD guna turut mendukung usul hak interpelasi.
"Sudah ada komunikasi tapi belum semua," terangnya.
Jika seluruh anggota Fraksi Partai NasDem yang berjumlah enam orang dan seluruh anggota Fraksi Partai Hanura yang berjumlah 10 mendukung pengajuan interpelasi, hak interpelasi sudah pasti bisa digulirkan.
Sebab, jumlah anggota kedua fraksi telah mencapai batas minimal diselenggarakannya hak interpelasi yakni 15 orang dari minimal dua fraksi.
Sementara itu di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali belum bisa memutuskan untuk mendukung usul pengajuan hak interpelasi. Ashraf menegaskan akan mengambil keputusan setelah penilaian ditetapkan oleh tim internal fraksi.
Fraksi Partai Golkar membentuk tim internal untuk mengetahui detil tentang penerbitan IMB. Hal yang sama juga dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan enggan buru-buru menyatakan dukungan terhadap pengajuan hak interpelasi.
"Kami akan berkomunikasi dulu dengan Pemprov khususnya dari ketua tim harmonisasi hukum TGUPP Pak Bambang Wijoyanto. Setelah mendapat kepastian informasi dari beliau barulah kami akan bersikap," terangnya. (OL-1)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved