Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KPK mengungkapkan hingga saat ini belum ada temuan kerugian negara, sementara ICW menilai program kartu prakerja sudah menjadi bagian pelanggaran yang bisa mengarah tindak pidana korupsi
KPK juga sudah menyampaikan rekomendasi perbaikan ke Airlangga dan beberapa pemilik kepentingan dari program itu pada 28 Mei 2020.
Perpres No 36/2020 yang terbit pada 26 Februari 2020 tidak memperkirakan akan terjadi pandemi. Artinya, Program Kartu Prakerja pada awalnya bukan diperuntukkan menghadapi pandemi itu.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun ikut melakukan verifikasi terkait pelaksanaan program Krtu Prakerja.
Angka ini dihitung dari jumlah peserta gelombang 1 hingga 3 sebanyak 680 ribu
Proses ini terbilang akan lebih cepat dan tidak menunggu keluarnya evaluasi atas perbaikan tata kelola dari Kartu Prakerja.
Sejak awal bergulir memang sudah banyak masalah yang muncul terkait program itu.
Menurut Didik, selama ini telah bermunculan cerita soal potensi konflik kepentingan, potensi penunjukan kemitraan tanpa melalui mekanisme tender, hingga masalah soal transparansi.
Kami berkomitmen untuk menelaah satu per satu, dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita harus mengedepankan tata kelola, good government dan memastikan uang negara dikelola dengan baik
Diketahui KPK melakukan kajian atas program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Kajian KPK menyebut pelatihan daring di Kartu Prakerja tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi merugikan uang negara.
Program senilai Rp20 triliun ini berpotensi merugikan keuangan negara. KPK merekomendasikan penghentian sementara sembari dilakukan evaluasi dan perbaikan.
"Kami telaah dulu satu persatu. Nanti baru bisa dipastikan bahwa rekomendasi KPK dapat diiplementasikan. Sehingga komite bisa ambil keputusan,"
"Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp30,8 miliar tidak efisien."
Dari hasil kajian KPK, ada empat masalah dalam program Kartu Prakerja. Mulai dari proses pendaftaran, kemitraan platform digital, materi pelatihan, hingga pelaksanaan program.
Laporan yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/6), disebutkan sekitar 89% program pelatihan yang disuguhkan Kartu Prakerja nyatanya dapat diakses secara gratis t
Dalam kajiannya, KPK juga menyoroti kemitraan dengan delapan platform digital melalui penunjukkan langsung yang tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
KPK menyebutkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19.
PROJECT Offi ce Management (PMO/Manajemen Pelaksana) program Kartu Prakerja menunda pendaftaran peserta gelombang IV lantaran Komite Prakerja tengah mengevaluasi program tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved