Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector program Kartu Prakerja, untuk menunda penerimaan peserta yang memasuki gelombang empat.
Pasalnya, kajian KPK menemukan empat masalah dalam program Kartu Prakerja yang perlu diperbaiki. Itu mencakup proses pendaftaran, kemitraan platform digital, materi pelatihan dan pelaksanaan program.
Baca juga: KPK: Kartu Prakerja tak Tepat Sasaran
"Merekomendasikan untuk menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja," papar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat menyampaikan hasil kajian, Kamis (18/6).
Hasil kajian KPK sudah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait pada 28 Mei lalu. Kementerian sepakat untuk memperbaiki program sesuai rekomendasi KPK.
"Menko Perekonomian saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK. Baik terkait regulasi, persiapan teknis, maupun pelaksanaan Kartu Prakerja," imbuh Alexander.
Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV Dibuka Sebentar Lagi
Pendaftaran program Kartu Prakerja sudah berjalan tiga gelombang. Adapun gelombang empat belum dibuka lantaran Komite Cipta Kerja yang diketuai Menko Perekonomian, masih melakukan evaluasi menyeluruh.
Dalam kajiannya, KPK menyoroti kemitraan dengan delapan platform digital melalui penunjukkan langsung, yang tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Delapan platform tersebut ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.go.id.
KPK mendapati penunjukan langsung delapan platform digital sebagai mitra resmi pemerintah tidak sesuai mekanisme, yakni melalui Manajemen Pelaksana (PMO). Penetapan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret, sebelum Manajemen Pelaksana dibentuk.
Baca juga: Pilkada Diundur, Ada Tambahan 456 Ribu Pemilih Pemula
Hal itu dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan kerja sama dengan platform digital dilakukan oleh Manajemen Pelaksana. "Kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme PJB pemerintah," pungkasnya.
Penunjukan langsung mitra dengan pendanaan bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN), juga tidak memiliki dasar hukum. Menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, terdapat kekosongan hukum terkait penunjukan mitra untuk program yang bersumber dari BA-BUN.(OL-11)
Pelatihan dihilangkan. Pilihan kedua, pemerintah menunda pelaksanaan kartu prakerja hingga wabah korona berlalu.
Sejumlah 20,3% penerima Kartu Prakerja telah berwirausaha dengan pelbagai motivasi.
Pada 2-4 April 2020, terdapat 30.363 pekerja berasal dari 3.361 perusahaan di-PHK. Kemudian pada 8-9 April tercatat sebanyak 20.528 pekerja dipecat dari 3.421 perusahaan.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mempertanyakan nasib 323.224 pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan karena dampak covid-19.
Insentif pelatihan pada rancangan program awal sebelum terjadinya covid-19 bernilai lebih kecil daripada yang ada saat ini.
Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning dipercaya bisa menjadi solusi di tengah krisis ketenagakerjaan di berbagai belahan dunia, terutama karena disrupsi teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved