KPK: Kartu Prakerja tak Tepat Sasaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pelaksanaan program Prakerja yang dijalankan pemerintah sebagai semi bantuan sosial (bansos) di masa pandemi ini sebagian besar tidak tepat sasaran.

Hal itu tercermin dari sedikitnya pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mendaftar program Prakerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan asosiasi yang menyetor whitelist sebanyak 1,7 juta pengangguran akibat PHK, hanya 143 ribu yang mendaftar Prakerja.

"Seharusnya porsi whitelist ini yang menjadi prioritas, didatangi bukan menunggu mereka mendaftar daring. Karena data yang disetor BPJS Ketenagakerjaan misalnya, itu yang berhenti membayar iuran karena di-PHK," ucap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat menyampaikan kajian mengenai program Prakerja di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6).

Pendaftaran program Prakerja hingga kini sudah tiga gelombang. KPK menyebutkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar.

KPK pun merekomendasikan perbaikan pelaksanaan program agar peserta yang disasar pada whitelist tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana.

Seperti diketahui, program Prakerja dalam situasi pandemi covid-19 diputuskan sebagai semi-bantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Adapun nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar Rp2.400.000/orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000/orang. (OL-8).