Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ISTANA Kepresidenan enggan mengomentari program Kartu Prakerja yang lagi-lagi menjadi sorotan. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Kajian KPK menyebut pelatihan daring di Kartu Prakerja tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi merugikan uang negara.
Baca juga: Pembatalan Ibadah Haji Harus Berdasar Keputusan Resmi Arab Saudi
"Itu problemnya sudah sangat teknis, harus ke kementerian/lembaga terkait. Bisa langsung ditanyakan ke (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) Ibu Denni Purbasari," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman, kepada wartawan, Jumat (19/6).
Hal serupa juga diutarakan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. Ia meminta seluruh pertanyaan terkait Kartu Prakerja diarahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved