Manajemen Pelaksana Benahi Tata Kelola

DIREKTUR Kemitraan dan Komunikasi Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menegaskan pihaknya telah menerima masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini tengah menelaah satu per satu rekomendasi tersebut.

“Jadi, masukan dari KPK ini telah diterima oleh komite. Kami berkomitmen untuk menelaah satu per satu, dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita harus mengedepankan tata kelola, good government dan memastikan uang negara dikelola dengan baik, juga mempertimbangkan kita harus segera membantu masyarakat yang terdampak pandemi,” kata Panji dalam acara Metro TV, kemarin.

Panji mengaku sebenarnya Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja telah menunda gelombang ke-4 sejak akhir Mei lalu karena mendapatkan banyak masukan, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas pemerintah. “Saat ini kami dalam proses mengevaluasi masukan ini dan memperbaiki tata kelola hingga saat kita mulai lagi tata kelola maupun kebijakannya sudah clean and clear,” kata Panji.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menegaskan bakal merespons rekomendasi KPK itu dengan memanggil Komite Cipta Kerja yang diketuai Menko Bidang Perekonomian.

Melki mengatakan perlu konsultasi dulu dengan pimpinan DPR sebab komite yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengendalikan program kartu prakerja ini terdiri atas beberapa perwakilan kementerian/lembaga atau bersifat lintas komisi di DPR.

“Melibatkan beberapa komisi, yaitu Komisi II, VI, IX, X, dan XI, yang mitranya masuk Komite Kartu Prakerja,” kata Melki, kemarin.

Pengamat ekonomi senior Piter Abdullah menegaskan program kartu prakerja itu tidak efektif dan efisien dalam keadaan pandemi covid-19 saat ini.

Bahkan, menurutnya, program yang sudah berjalan 4 batch tersebut telah mengganggu penyaluran dana bantuan sosial. “Saya menegaskan
kembali kritik saya. Pelatihan online itu tidak efektif, tidak efisien, dan sekarang bahkan mengganggu penyaluran bantuan,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono ketika dihubungi kemarin enggan berkomentar soal rekomendasi KPK terkait program kartu prakerja ini.

“Saya belum update perkembangannya karena yang menangani semua di PMO,” ujarnya. (Wan/Des/Pra/Atm/X-10)