Temuan KPK soal Kartu Prakerja Rupanya Permintaan Menko Airlangga

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan temuan permasalahan dalam program Kartu Prakerja ternyata berdasarkan permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Pada 6 Mei, Menko Perekonomian bersama PMO dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada Medcom.id, Rabu (23/6).

KPK menyambut baik hal itu. Selanjutnya, KPK menjalankan permintaan Airlangga untuk menganalisa permasalahan.

"Maka, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring," ujar Ipi.

KPK juga sudah menyampaikan rekomendasi perbaikan ke Airlangga dan beberapa pemilik kepentingan dari program itu pada 28 Mei 2020.

Menurut Ipi, Airlangga menjadikan temuan KPK untuk acuan perbaikan. "Saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana program kartu prakerja," tutur Ipi.

KPK menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Pemerintah perlu memperbaiki pelaksanaan program bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat tersebut.

"Empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian