Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan temuan permasalahan dalam program Kartu Prakerja ternyata berdasarkan permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Pada 6 Mei, Menko Perekonomian bersama PMO dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada Medcom.id, Rabu (23/6).
Baca juga: KPK Telaah Dugaan Adanya Korupsi Tender Progam Kartu Prakerja
KPK menyambut baik hal itu. Selanjutnya, KPK menjalankan permintaan Airlangga untuk menganalisa permasalahan.
"Maka, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring," ujar Ipi.
Baca juga: KPK: Kartu Prakerja Terindikasi Sarat Konflik Kepentingan
KPK juga sudah menyampaikan rekomendasi perbaikan ke Airlangga dan beberapa pemilik kepentingan dari program itu pada 28 Mei 2020.
Menurut Ipi, Airlangga menjadikan temuan KPK untuk acuan perbaikan. "Saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana program kartu prakerja," tutur Ipi.
Baca juga: Kartu Prakerja Banyak Masalah, KPK: Tunda Penerimaan Peserta
KPK menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Pemerintah perlu memperbaiki pelaksanaan program bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat tersebut.
"Empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Prakerja 2025 dibuka! Pelajari cara daftar Kartu Prakerja terbaru, syarat, dan dapatkan pelatihan GRATIS. Klik sekarang untuk panduan lengkap dan lolos seleksi!
Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2036.
BPK menemukan peserta kartu prakerja tidak penuhi persyaratan sebagai penerima dalam Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023.
Ada tiga manfaat yang bisa diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang sebagai landasan mengapa kartu Prakerja cukup penting untuk dilanjutkan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso berharap kedepannya program Prakerja tetap harus dilanjutkan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved