Kartu Prakerja Disorot KPK,Komite Cipta Kerja Siap Evaluasi Total

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja. KPK pun merekomendasikan agar pemerintah menunda penerimaan peserta gelombang (batch) 4 Kartu Prakerja.

Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, Komite Cipta Kerja (Kementerian Koordinator Perekonomian) akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pihaknya akan menelaah setiap rekomendasi KPK untuk bisa diimplementasikan dalam pelaksanaannya.

"Kami telaah dulu satu persatu. Nanti baru bisa dipastikan bahwa rekomendasi KPK dapat diiplementasikan. Sehingga komite bisa ambil keputusan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis malam (18/6).

Menurut Panji, temuan KPK merupakan bagian dari masukan bagi pemerintah. Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang baru berjalan dan diakuinya masih banyak kekurangan mulai dari kebijakan, payung hukum, hingga pada pelaksanaannya.

"Ini masukan yang diberikan KPK kepada Komite. Masukan buat Komite termasuk diantaranya soal kebijakan, payung hukum, dan pelaksaan," tutur Panji.

Baca juga : KPK Bongkar Masalah Kartu Prakerja termasuk soal Face Recognition

Dia mengakui, terkait data 1,7 juta orang dari Kementerian Tenaga Kerja memang belum bisa diakomodir. Data tersebut sudah diterima pihaknya, namun Perpres mewajibkan para penerima untuk mendaftar melalui situs Kartu Prakerja.

"Kementerian Ketenagaakerjaan memang sudah mendata 1,7 juta otang. Namun baru 140-an ribu yang mendaftar. Jadi kepada yang belum mendaftar belum bisa menerima. Perpres mewajibkan untuk mendaftar di situs Prakerja," jelasnya.

Begitu pula dengan temuan KPK lainnya. Menurut Panji pihaknya akan melakukan evaluasi, sehingga bisa menemukan solusi yang tepat.

"Komite disarankan untuk mencari solusi supaya 1,7 juta (orang) dari data Kemenaker dan permasalahan lainnya bisa dituntaskan," kata dia.

Adapun, KPK dalam kajiannya menemukan empat aspek permasalahan dalam program Kartu Prakerja. Empat aspek itu meliputi proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.(OL-7)