Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK tetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mencurigai ada jual beli jabatan yang terjadi di badan ad hoc penyelenggara Pemilu.
Upeti untuk menjadi camat biayanya mencapai Rp200 juta-Rp250 juta.
PELAKSANA Harian (Plh) Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mansyur Hidayat tidak mengetahui tujuan penggeledahan dilakukan di Kantor Bupati Pemalang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk melakukan penggeledahan.
KPK tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan.
KPK belum mengungkap detail mengenai kronologi kasus tersebut. Hal itu akan disampaikan melalui konferensi pers.
Bupati Nganjuk non aktif Novi Rahman Hidayat divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya atas kasus gratifikasi jual beli jabatan.
Penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dalam kasus suap, gratifikasi dan TPPU, yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif.
Pasalnya, keterangan mantan Wakil Ketua DPR itu bertolak belakang dengan sejumlah saksi, yang telah dihadirkan dalam sidang sebelumnya.
Dalam waktu 14 hari, tim jaksa penuntut umum KPK segera menyusun surat dakwaan, agar berkas perkara jual beli jabatan di Tanjungbalai bisa dilimpahkan ke pengadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa belasan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti kasus jual beli jabatan penjabat kepala desa (pj kades) di Kabupaten Probolinggo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai bukti dalam kasus jual beli jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo.
KOMUNITAS Cinta Bangsa meminta KPK untuk mengusut tuntas jual beli jabatan di Kemendesa PDT.
Penyidik KPK menyelisik mekanisme pendaftaran jual beli jabatan kades dengan memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo.
"Salah satu kelemahan kita di APIP. Pengawasan di daerah enggak jalan karena APIP takut dengan sekda, takut dengan kepala daerah," kata Menpan-RB, Tjahjo Kumolo
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pejabat yang mendapat kedudukan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat, lantaran tidak berintegritas.
KPK menyelisik dugaan kongkalikong pengusulan nama-nama calon penjabat kepala desa (pj kades) dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo.
Ajudan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, yakni Oktavia Dita Sari, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yusmada dalam kasus jual beli jabatan di Tanjungbalai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved