Kamis 28 Oktober 2021, 14:54 WIB

Telusuri Kasus Bupati Probolinggo, KPK Sita Sejumlah Barang Bukti

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Telusuri Kasus Bupati Probolinggo, KPK Sita Sejumlah Barang Bukti

Antara
Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana yang menjadi tersangka kasus suap.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari barang bukti dalam kasus suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari. 

Penyidik lembaga antirasuah mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dari serangkaian penggeledahan. "Ditemukan dan diamankan berbagai bukti. Di antaranya, dokumen dan alat elektronik yang diduga hubungannya dengan perkara," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (28/10).

Serangkaian penggeledahan dilakukan tim KPK dalam beberapa hari terakhir. Pada Rabu (27/10) kemarin, tim menggeledah tiga lokasi di Probolinggo, yaitu rumah di Desa Pabean, Kecamatan Dringu, rumah di Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, berikut rumah di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan.

Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Delapan Saksi

Adapun sehari sebelumnya, tim menggeledah beberapa alamat di Probolinggo. Rinciannya, Dusun Kranjan RT 001/RW 001 Kelurahan/Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Dusun Blimbing RT 005/RW 003 Desa Gadingwetan, Kecamatan Gading, Dusun Taman RT 001/RW 002 Desa Sebaung, Kecamatan Gending.

Penggeledahan juga menyasar kantor Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, serta Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. "Selanjutnya, akan segera diteliti keterkaitan bukti tersebut dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS (Puput Tantriana) dkk," imbuh Ali.

Baca juga: KPK Telisik Arahan Dodi Alex Noerdin terkait Proyek Pemkab

Dalam kasus itu, KPK awalnya menjerat Bupati Probolinggo dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin, terkait suap jual beli jabatan kepala desa. Keduanya ditangkap melalui operasi tangkap tangan pada akhir Agustus lalu.

KPK kemudian juga menjerat keduanya dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Adapun pada kasus suap jual beli jabatan kepala desa, KPK menetapkan total 22 tersangka, termasuk sejumlah camat dan para calon penjabat kepala desa.

Dalam kasus jual beli jabatan, para ASN yang ingin menjadi kepala desa wajib menyetor Rp20 juta per orang. Selain setoran Rp20 juta, ada juga upeti tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Tujuh Terdakwa ASABRI akan Dituntut Hari Ini

👤Tri Subarkah 🕔Senin 06 Desember 2021, 12:26 WIB
Megakorupsi ASABRI mendapat sorotan setelah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati koruptor dengan...
Istimewa

Mahfud Serukan Bangun Budaya Antikorupsi di Rakor APH KPK

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 12:20 WIB
Menurut Mahfud, kita tidak boleh membiarkan berkembangnya pendapat bahwa korupsi adalah bagian dari...
DOK DPR RI

Berduka untuk Korban Semeru, Puan: Kebutuhan Warga Terdampak Harus Jadi Prioritas

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 12:16 WIB
Puan memberikan apresiasi untuk tim SAR, petugas gabungan dari berbagai instansi dan golongan, hingga kelompok relawan yang berjibaku...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya