Senin 18 Oktober 2021, 12:25 WIB

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Delapan Saksi

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Delapan Saksi

MI/Susanto
Bupati non-aktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (kanan).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi. Mereka akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Mereka dipanggil untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). Salah satu yang dipanggil adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.

"Hari ini (Senin/18/10), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, dugaan gratifikasi, dan TPPU untuk tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/10).

Timbul merupakan Wakil Bupati Probolinggo. Pasca Puput ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, Timbul kemudian ditunjuk sebagai Plt bupati.

Tujuh saksi lain yang dipanggil, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo R Oemar Sjarief, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Sri Wahyu Utami, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Dyah Kuncarawati.

Selanjutnya, Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah, Kabid Pertanahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Slamet Yuni Maryono, dan Kasi Rumah Umum dan Komersial Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nur Ailina Azizah.

Terkait kasus seleksi jabatan, KPK total menetapkan 22 tersangka. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Adapun konstruksi perkaranya, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.

Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut. (Cah/OL-09)

Baca Juga

Ist

Pengamat: Cegah Bentrok TNI-Polri dengan Pembenahan Integritas Moral

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 14:05 WIB
Pengamat Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi, menegaskan, yang pasti bentrokan antaroknum aparat keamanan bisa...
dok.ist

Hakim Anggota Pengadilan Pajak Kasus SBS Dinilai Tak Profesional

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 30 November 2021, 11:17 WIB
KETUA Pengadilan Pajak diminta mengganti hakim dalam kasus pajak PT SBS agar penanganan kasus pajak tersebut berjalan sesuai kaidah hukum...
Ist/DPR

BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 09:41 WIB
  Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya