Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik arahan khusus Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin terkait proyek di Pemkab Musi Banyuasin. Penyidik komisi mendalami dugaan arahan tersebut ketika memeriksa sejumlah saksi pejabat dan pegawai Pemkab Musi Banyuasin.
"(Saksi) dikonfirmasi terkait dengan berbagai proyek yang dilaksanakan di Pemkab Musi Banyuasin dan dugaan ada arahan khusus dari tersangka DRA (Dodi Reza Alex) melalui tersangka HM (Herman Mayori) dan pihak terkait lain dalam setiap proyek pekerjaan tersebut," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (28/10).
Saksi-saksi yang diperiksa yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Lupi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas PUPR Suhari, Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Ade Irawan, dan Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Rudianto. Kemudian, Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas PUPR Apriansyah, Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Adijayanegara Sediyatama, dan staf bagian kepegawaian Dinas PUPR Deni Sapatra Pemeriksaan dilakukan di kantor Satuan Brimob Sumatra Selatan, Palembang.
Dalam kasus itu KPK menetapkan tersangka Dodi Alex Noerdin, Kepala Dinas PUPR Herman Mayori, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Eddi Umari, dan Direktur Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Dodi diduga menerima suap dari perusahaan Suhandy yang mendapat empat proyek di Dinas PUPR. KPK menduga Dodi mengarahkan proyek Dinas PUPR yang proses lelangnya direkayasa.
OTT dilakukan tim KPK pada 15 Oktober 2021 menangkap enam orang di Musi Banyuasin. KPK mengendus transaksi oleh Suhandy ke Eddi Umari, yang kemudian diteruskan ke Herman. Lalu, ditemukan uang Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik.
Baca juga: Usut Kasus Suap di Musi Banyuasin, KPK Periksa Sejumlah ASN
Saat mengamankan Dodi Alex di salah satu hotel di Jakarta, KPK turut membawa uang sebesar Rp1,5 miliar dari ajudannya. Uang itu pun masih didalami sumbernya. (OL-14)
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Rumah tempat ditemukan uang tersebut ditempati oleh Didik (petani) dan istrinya (seorang guru) dengan KTP sebagai warga Desa Blimbingrejo, merupakan saudara Ali Muhtarom.
Nadine Menendez, istri mantan Senator New Jersey Robert Menendez, dinyatakan bersalah atas 15 dakwaan dalam kasus suap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved