Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Lembaga antirasuah pun memeriksa delapan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di kantor Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (27/10).
Adapun delapan saksi terdiri dari Lupi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR, serta Suhari selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas PUPR. Lalu, Ade Irawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR, Rudianto selaku Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Musi Banyuasin, berikut Deni Sapatra selaku staf kepegawaian Dinas PUPR.
Baca juga: Istri Bupati Musi Banyuasin Dicecar Soal Penghasilan Suaminya
Penyidik juga memanggil Apriansyah selaku Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas PUPR. Kemudian, Adijayanegara Sediyatma selaku Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, serta Suandi Effendi selaku Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR.
Mereka diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan tersangka Dodi Alex Noerdin, Kepala Dinas PUPR Herman Mayori, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Eddi Umari dan Direktur Selaras Simpati Nusantara Suhandy.
Baca juga: KPK: Pengembangan Kasus Bansos Masih Tahap Penyelidikan
Dodi diduga menerima suap dari perusahaan Suhandy yang mendapat empat proyek di Dinas PUPR. KPK menduga Dodi mengarahkan proyek Dinas PUPR yang proses lelangnya direkayasa. Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada 15 Oktober 2021, yang menangkap enam orang di Musi Banyuasin.
Lembaga antirasuah mengendus transaksi oleh Suhandy ke Eddi Umari, yang kemudian diteruskan ke Herman. Lalu, ditemukan uang Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik. Saat mengamankan Dodi Alex, KPK turut membawa uang sebesar Rp1,5 miliar dari ajudannya.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved