Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang terkait dengan dugaan jual beli jabatan. Kasus itu diduga menyeret Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
"Dugaan suap ini diduga terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, hari ini.
KPK belum mengungkap detail mengenai kronologi kasus tersebut. Hal itu akan disampaikan melalui konferensi pers.
Baca juga: Komnas HAM akan Periksa Bharada E di Mako Brimob Sore Ini
"Perkembangannya segera kami sampaikan," ucap Ali.
KPK telah menahan 34 orang dari giat pada Kamis, 11 Agustus 2022, tersebut. Mereka terdiri dari bupati, kepala dinas, sekretaris daerah (sekda), kepala bidang (kabid), dan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Namun, identitas dari pihak yang diamankan tersebut masih dirahasiakan. Sejumlah uang dan barang bukti telah berhasil diamankan. (OL-4)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved