Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SOAL jual-beli jabatan jadi sorotan Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen.
Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mencurigai ada jual beli jabatan yang terjadi di badan ad hoc penyelenggara Pemilu.
Wahyu pun meminta KPU dan Bawaslu untuk mengantisipasi hal tersebut dalam Pemilu 2024.
Merespons hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku telah melakukan evaluasi perekrutan ad hoc baik pada pemilu 2019 dan 2020.
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Tambah, DPR : Jangan Ada Korban Jiwa Lagi
"Kami telah melakukan evaluasi baik pemilu 2019-2020. Evaluasi itu dan masukan dari Komisi II akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk melakukan rekrut badan ad hoc," papar Hasyim.
"Terutama dalam waktu dekatt untuk PPK dan PPS," tambahnya.
Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan pihaknya akan segera melakukan seleksi anggota ad hoc.
Bawaslu, kata Bagja akan segera menerbitkan surat edaran (SE) yang menggarisbawahi tidak ada pungutan apapun untuk rekrut badan ad hoc Bawaslu.
"September keluar SE-nya, Oktober pelaksanannya," terangnya.
"Kami juga akan memasang nomor hotline yang bisa dihubungi orang-orang yang menemukan jika ada penggunaan uang dalam perekrutan," tambahnya. (Ykb/OL-09)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KPK mengumumkan status hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara (Malut) Imran Jakub sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Dia langsung ditahan mulai dari hari ini.
KPK bersikeras akan membuktikan adanya dugaan jual beli jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan) yang hilang dalam dakwaan Syahrul Yasin Limpo.
TOTAL temuan awal dari hasil korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba senilai Rp2,2 miliar. Sebagian dari uang haram itu digunakan untuk sewa hotel dan bayar dokter gigi.
TIGA Pejabat dan Satu Staf Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diseret petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bandara Sultan Babullah Ternate, menuju ke Jakarta, Selasa (19/12) pagi.
KPK membuka kemungkinan pihak yang ditangkap terkait OTT Gubernur Maluku Utara akan bertambah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved