Tantangan Menjaga Integritas di Tengah Luasnya Kewenangan Pemimpin Daerah

BESARNYA kewenangan absolut yang dimiliki kepala daerah dalam menentukan pengisian jabatan strategis dinilai menjadi akar persoalan yang melanggengkan praktik rasuah di level lokal. Mekanisme lelang jabatan yang ada saat ini dianggap belum mampu membendung intervensi politik dan transaksi gelap di balik layar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, mengungkapkan bahwa kerentanan korupsi kepala daerah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemantauan ICW periode 2010-2024, tercatat sedikitnya 356 kasus korupsi yang menempatkan kepala daerah sebagai tersangka.

“Catatan ICW menunjukkan memang ada kerentanan yang sangat besar pada kepala daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Modusnya beragam, dan jual beli jabatan menjadi salah satu yang paling menonjol, selain korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujar Seira dalam keterangannya, Rabu (21/1).

Baca juga : Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah

Celah di Mekanisme Formal
Meski pemerintah telah menerapkan sistem lelang jabatan guna meningkatkan transparansi, Seira menilai proses tersebut masih menyisakan celah lebar bagi kepala daerah untuk melakukan intervensi subjektif.

“Walaupun sudah ada proses lelang jabatan dengan panitia seleksi, kerentanan tetap ada. Peran kepala daerah masih sangat krusial karena dari tiga calon terbaik hasil seleksi, satu di antaranya tetap ditentukan oleh kepala daerah,” jelasnya.

Menurutnya, hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil. “Pada titik inilah kepala daerah masih memiliki ruang untuk mempengaruhi hasil akhir penentuan jabatan,” tegas Seira.

Baca juga : Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Pola Terstruktur Hingga Desa
Potret buram ini kembali mencuat pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, dan Wali Kota Madiun Maidi, pada Senin (20/1). Khusus pada kasus di Pati, Seira menyoroti bagaimana pengaruh kepala daerah bisa merambah hingga ke level perangkat desa melalui jalur koordinasi camat.

“Di tingkat lokal, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi. Walaupun secara formal keterlibatan lewat camat, tetap ada garis koordinasi. Proses persengkongkolan bisa terjadi dengan mengamankan camat sebagai perpanjangan tangan kepala daerah,” ungkapnya.

Evaluasi Biaya Politik
Rentetan kasus ini memperpanjang daftar hitam birokrasi daerah. Data KPK menunjukkan sejak 2004 hingga 2025, sebanyak 206 kepala daerah terjaring OTT, terdiri dari 31 gubernur/wakil gubernur dan 175 bupati/wali kota beserta wakilnya.

Fenomena ini tidak lepas dari beban biaya politik yang tinggi dalam Pilkada, yang memicu kepala daerah mencari "pengembalian modal" melalui berbagai modus. Mulai dari korupsi perizinan, proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan dana hibah dan APBD.

Penguatan sistem pengawasan dan pengurangan dominasi kepala daerah dalam urusan administrasi kepegawaian (ASN) mendesak dilakukan agar jabatan publik tidak lagi menjadi komoditas yang diperjualbelikan. (Dev/P-2)