Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pentingnya sistem merit dalam penempatan posisi di lingkungan ASN untuk mencegah terjadinya korupsi jual beli jabatan.
Pengawasan yang ketat dari aparat pengawas intern pemerintah (APIP), juga harus berfungsi agar mampu mencegahnya. "Jual beli jabatan tentu bisa kita cegah sedini mungkin. Terapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik," ujar Firli dalam seminar virtual, Kamis (16/9)
"Pastikan semua berjalan sesuai merit system. Lakukan pengawasan secara ketat, tidak hanya pengawas internal, tapi juga eksternal," imbuh Firli.
Baca juga: Wah, Oknum BUMN Sering Terlibat di Pusaran Korupsi
Lebih lanjut, dia menyoroti kasus jual beli jabatan secara massal di Probolinggo yang belum lama ini terbongkar. KPK menangkap Bupati Probolinggo beserta suaminya dan para camat, serta calon penjabat sementara (pjs) kepala desa. Total sebanyak 22 tersangka yang ditahan.
Firli mengatakan jual beli jabatan bisa dicegah, jika dalam seleksi dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mengedepankan sistem merit. Menurutnya, pejabat yang mendapat kedudukan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat, lantaran tidak berintegritas.
Baca juga: Kontras : Tugas Panglima TNI Baru Sangat Berat
"Tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan, apabila seleksi dan pembinaan SDM dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, transparan, kompetitif dan dilaksanakan merit system. Orang yang tepat mendapatkan tempat yang tepat juga," pungkasnya.
Lembaga antirasuah mengingatkan urgensi penguatan pengawasan yang ketat dari APIP pemerintah daerah, yakni inspektorat. Pengawasan perlu dilakukan semenjak perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga setelah dilakukan implementasi.
"Pengawasan perlu bertahap dari perencanaan, pengesahan kebijakan, implementasi dan pengawasan akhir. Sehingga, menutup ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan," tutur Firli.(OL-11)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved