Jumat 12 Agustus 2022, 23:50 WIB

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

Widhoroaso | Politik dan Hukum
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

DOK MI
Ilustrasi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2021-2022. Salah satu tersangka adalah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW).

"Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK malam ini menyampaikan dan mengumumkan beberapa orang yang masuk dalam kategori tersangka,"  kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, di Gedung
KPK, Jakarta, Jumat (12/8).

Sebagai penerima, yakni MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta/Komisaris PD Aneka Usaha (AU). Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Penjabat Sekda Kabupaten Pemalang Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pemalang Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh (MS).

Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 12 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022. Tersangka MAW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, dan AJW ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1. Sementara tersangka SM, SG, YN, dan MS masing-masing ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, MAW dan AJW selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka SG, YN, MS, dan SM selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ant/OL-15)

VIDEO TERKAIT:

Baca Juga

Dok. DPR RI

Belum ada Surpres dan Baru Dibahas Tahun Depan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi soal Revisi UU IKN

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 02 Desember 2022, 09:00 WIB
Dia mengaku belum mengetahui apa saja usulan pemerintah terhadap revisi UU IKN. Menurut dia, RUU IKN memang masuk dalam Program Legislasi...
.

Pemerintah Akui Andil Besar Santri dalam Perjuangan NKRI

👤RO/Micom 🕔Kamis 01 Desember 2022, 23:34 WIB
Penyalahgunaan agama harus...
Dok MI

Bawaslu Akui Keserentakan Pemilu Jadi Tantangan Besar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 01 Desember 2022, 22:08 WIB
Bawaslu pun berkomitmen untuk terbuka secara informasi ke publik karena memang seluruh informasi kepemiluan harusnya menjadi milik publik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya