Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Petisi yang diinisiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyoroti pansel capim KPK yang tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon.
Pimpinan KPK yang baru nantinya akan berjejaring dengan anggota DPR anyar pula. Anggota DPR saat ini tidak memiliki urgensi untuk melakukan fit and proper test kepada capim KPK.
Pansel, kata Kurnia, tidak mengakomodasi masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selama ini, banyak organisasi masyarakat yang memberikan masukan kepada Pansel namun diabaikan.
Pemberian remisi koruptor berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang hanya menyaratkan narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.
Dari 1.138 temuan aspek Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada BUMN, yang berkaitan dengan belum optimalnya SOP sebanyak 265 temuan atau 23,3% dari keseluruhan temuan aspek SPI.
Menurut ICW, KPK di bawah kepempinan Agus Rahardjo cs banyak mendapatkan catatan buruk. Karenanya, lebih baik KPK dipimpin figur-figur baru.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap lima kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 perlu diisi oleh figur baru.
ICW turut menanggapi keputusan Pansel Capim KPK yang melibatkan 8 lembaga untuk menelusuri rekam jejak peserta.
Jika dilihat nama-nama yang lolos dalam psikotest, belum memenuhi ekspektasi publik soal profil pimpinan KPK ke depan
Ada dua poin yang disorot oleh ICW. Apa sajakah itu?
Laporan itu menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW Kurnia Ramadhana, masuk dalam posko pengaduan yang dibuka ICW di sejumlah tempat dan platform.
Rekam jejak calon menjadi penting untuk mengukur komitmen terhadap pemberantasan korupsi
Dalam kurun waktu 2004-2018, ada 7 Jaksa yang terlibat praktik rasuah dan terjaring oleh KPK
Irjen Firli ditarik kembali ke Korps Bhayangkara dan dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Selatan.
Langkah tersbeut dipandang ICW sebagai langkah buruk dari Kepolisian karena mengesankan pihak Kepolisian tidak menghargai proses pemeriksaan internal di KPK.
Terdapat sembilan kriteria ideal yang harus dimiliki oleh para pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Apa sajakah itu?
Bukan baru kali ini saja ada terpidana korupsi kelas kakap pelesiran keluar LP. Jajaran Kemenkum dan HAM harus dirombak total.
Arahan sudah kami sampaikan, penguatan kepada jajaran sudah kami lakukan, yang melanggar aturan sudah ditindak
Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami wajib ambil tanggung jawab terkait banyaknya napi koruptor yang masih bisa berseliweran
Adnan mempertanyakan cuti Bambang Widjojanto karena berkaitan dengan etika pejabat publik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved