NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Awasi Dana Bos, Mendagri Sebut Sudah Koordinasi ke Kemendikbud

Nur Aivanni

24/9/2019 17:13

Awasi Dana Bos, Mendagri Sebut Sudah Koordinasi ke Kemendikbud — Penyaluran dana BOS per triwulan ditengarai tidak tepat waktu di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur.(MI/FERDINANDUS RABU)

MENTERI Dalam Negeri (MEndagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Koordinasi sudah dilakukan," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/9).

Ia mengatakan bahwa pihaknya pernah berdiskusi dengan Kemendikbud mengenai dana BOS.

"Bapak Mendikbud ingin prosedurnya lebih detail sehingga penerimaan dana BOS itu tepat sasaran," ucapnya.

Baca juga: ICW Dorong Sinergi Awasi Dana Bos

Sebelumnya diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong sinergi Kemendikbud dan Kemendagri dalam melakukan pengawasan dana BOS.

Pasalnya, adanya temuan penyelewengan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS di sejumlah daerah mengindikasikan kurangnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi terkait.

Lebih lanjut, Tjahjo pun mengakui bahwa Inspektorat daerah di bawah Kemendagri masih belum berjalan optimal dalam melakukan pengawasan. Maka itu, pihaknya akan terus mengoptimalkan fungsi dan tugas dari Inspektorat daerah tersebut.

"Terus kita optimalkan," tandasnya. (A-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani

Berita Lainnya

BUMD Didorong Jadi Pilar Kemandirian Fiskal Daerah
30/7/2025 22:54
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri: Anggaran 2026 Harus Efektif, Inovatif, dan Berdampak Langsung ke Masyarakat
28/7/2025 23:27
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Forkopimda Diminta Evaluasi Kinerja Satgas Terpadu Ormas
26/7/2025 18:15
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Kemendagri Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan BUMD untuk Kemandirian Ekonomi Daerah
24/7/2025 15:46
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, Kemendagri Didesak Audit Internal
18/7/2025 21:42
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Apkasi Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
18/7/2025 06:22
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
ICW : Pemberian Amnesti untuk Hasto Berbahaya bagi Penegakan Hukum Kasus Korupsi
04/8/2025 12:28
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Vonis 3,5 Tahun Hasto Kristiyanto Jadi Antiklimaks
26/7/2025 21:04
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
ICW Sebut Hasto Lolos Kasus Perintangan karena Ada Kelemahan Pasal
26/7/2025 19:53
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
ICW tak Sepakat Vonis Hasto Diringankan karena Mengabdi ke Negara
26/7/2025 19:32
Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.
ICW: Jangan Ada Pihak yang Intervensi Proses Penyidikan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut
03/7/2025 12:23
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW Heran Hakim Kaitkan Usia Zarof Ricar dengan Tuntutan 20 Tahun dalam Penjatuhan Vonis
19/6/2025 16:26
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU

LOAD MORE

Opini

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal
05/8/2025 14:11
Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik
05/8/2025 12:00
Menuju HUT ke-80 RI: Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045
05/8/2025 09:35

LOAD MORE

Kolom Pakar

Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved