Libatkan 8 Lembaga, Pansel Diminta Jangan Antikritik

KOORDINATOR Divisi Hukum dan Monitor Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menanggapi keputusan Pansel Capim KPK yang melibatkan 8 lembaga untuk menelusuri rekam jejak peserta.

"Ya, sepanjang temuan dari lembaga itu bisa menyeluruh dan Pansel tak pandang hanya sebagai formalitas. Jangan lupakan ada masukan dari publik, tidak hanya kepada email atau surat yg dikirimkan pada Pansel, tapi narasi-narasi di publik juga harus dipertimbangkan di Pansel," kata Kurnia di kantornya, Jakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya, bukan persoalan apabila pansel melibatkan 8 instansi untuk ikut membantu penelusuran rekam jejak peserta capim KPK. Namun, Pansel diminta tidak serta merta antikritik dan menolak mentah-mentah masukan dari publik. Pasalnya, masukan yang diberikan oleh masyarakat bukan semata tuduhan. Tugas pansel ialah mengonfirmasi ulang ke peserta dari masukan dan kritik publik tersebut.

"Karena Pansel kan konteksnya bekerja berdasarkan pembentukan Keppres dan Keppres menyebutkan keterlibatan masyarakat. KPK juga salah satu poin pentingnya bertanggung jawab pada publik. Maka publik juga diimbau dan harap terlibat di proses ini," terang Kurnia.

Selain itu, ICW juga akan melakukan perekaman jejak dari 40 peserta yang lolos pada tahap uji psikotest kemarin. Segera mungkin hasil penelusuran rekam jejak itu akan dipublikasikan oleh ICW seiring dengan posko pengaduan yang lebih dulu dibuka.

"Secepatnya, karena kan proses masih berlangsung akan ada profile assessment tanggal 8 dan 9 nanti," pungkasnya. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria