Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan gugur dari seleksi calon pimpinan (Capim) jilid V. Langkah calon petahana ini terhenti pada tes tahap tiga atau tes psikologi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai wajar jika Basaria tidak kembali terpilih sebagai pimpinan KPK. Sebab, Lembaga Antirasuah di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo cs banyak mendapat catatan buruk.
"Sebenarnya, banyak catatan kritis yang diberitakan kepada lima komisioner KPK saat ini dan kita pandang lebih baik figur-figur baru yang menempati pimpinan KPK 2019-2023," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (6/8).
Kurnia membeberkan beberapa catatan buruk KPK jilid IV. Di antaranya, tuntutan pidana yang rendah terhadap koruptor hingga gejolak internal yang terjadi di tubuh KPK.
Tidak hanya itu, ICW juga menyoroti penerapan pemulihan aset negara yang belum maksimal.
Baca juga: ICW: Pimpinan KPK Perlu Diisi Figur Baru
Untuk itu, menurut Kurnia, saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran rekam jejak 40 peserta capim KPK.
Dia belum bisa memastikan sosok kandidat yang memiliki potensi menjadi pimpinan Komisi Antikorupsi tersebut.
"Kalau dibilang ada, pasti ada ya dari 40 ini orang-orang baik begitu, kita belum mempublikasikan itu," ujar Kurnia.
Basaria merupakan satu dari enam unsur KPK yang gugur di tes psikologi. Lima anggota KPK lain yang juga gagal ke tahap berikutnya yakni Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat, dan Wakil Ketua 2 Wadah Pegawai (WP) KPK Harun Al Rasyid.
Kemudian Koordinator Wilayah VI Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, serta Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Jawa Tengah, Muhammad Najib Wahito.
Keenam orang ini tidak tercatat dalam 40 nama kandidat yang lolos ke tahap berikutnya.
Sementara lima internal KPK yang lolos seleksi tahap ketiga yakni dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Laode M Syarif, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo. (Medcom/OL-2)
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Egi mengungkapkan para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
Pada dasarnya boleh saja dari penegak hukum, entah itu dari instansi Polri maupun kejaksaan mendaftar jadi capim KPK
Ini masih di ranah kewenangan pansel. Kami di Komisi III kan bersifat menunggu,
DI tengah kerasnya kritik publik terhadap kinerja panitia seleksi (pansel), proses seleksi calon pimpinan KPK terus berjalan dan memasuki tahap akhir.
DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantan Korupsi.
Pimpinan KPK lima tahun ke depan harus dapat memaksimalkan aspek tindak pidana pencucian uang yang selama ini kendur.
Namun, Presiden mengingatkan keputusan akhir siapa yang akan menduduki jabatan komisioner KPK diputuskan DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved