Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai hasil psikotest seleksi pimpinan KPK yang hari ini diumumkan tidak memuaskan publik.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jika dilihat nama-nama yang lolos dalam psikotest, belum memenuhi ekspektasi publik soal profil pimpinan KPK ke depan.
"Artinya Pansel (panitia seleksi) gagal memberikan kesan optimisme bagi publik untuk menghasilkan calon Pimpinan KPK yang benar-benar berintegritas, profesional, dan independen," kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/8).
ICW menilai 40 pendaftar yang dinyatakan lolos pada tahapan psikotest misalnya memiliki catatan masa lalu yang sangat serius.
"Setidaknya terdapat beberapa nama yang diduga mempunyai catatan serius pada masa lalu. Tentu poin ini mesti di kroscek ulang oleh Pansel. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu terpilih menjadi Komisioner KPK," ungkanya.
Baca juga : Ini 6 Anggota Polri Aktif yang Lolos Tes Capim KPK
Selain itu sampai pada tahapan psikotest, Kurnia menilai, untuk kesekian kalinya Pansel mengabaikan isu integritas.
Hal ini bisa dilihat dari figur yang berasal dari penyelenggara negara ataupun penegak hukum yang dinilai abai dalam kepatuhan soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negasra (LHKPN) masih juga tetap diloloskan oleh Pansel.
"LHKPN seharusnya dipandang sebagai hal yang mutlak harus dipertimbangkan oleh Pansel ketika melakukan tahapan seleksi terhadap pendaftar yang berasal dari lingkup penyelenggara negara dan penegak hukum (Pasal 29 huruf k UU 30 Tahun 2002). Namun sayang, rasanya Pansel terlewat mempertimbangkan hal tersebut," lanjut dia.
Kurnia menegaskan, potret kerja Pansel saat ini merupakan representasi dari sikap Presiden
"Maka jika publik banyak yang tidak puas dengan hasil kerja Pansel tentu Presiden harus mengevaluasi setiap langkah yang telah dilakukan oleh Pansel. Jangan sampai citra Presiden justru tercoreng karena tindakan keliru yang dilakukan oleh Pansel," pungkasnya. (OL-7)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved