Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEBANYAK 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi pada hari kemerdekaan Indonesia ke-74. Kementerian Hukum dan HAM dinilai telah mengabaikan Peraturan Pemerintah 99/2012 tentang Pengetatan Remisi.
Demikian temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan, Kurnia Ramadhana melalui keterangan resmi, Selasa (20/8).
"Patut dipahami pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya," terang Kurnia.
Pemberian remisi pada tindak pidana korupsi dapat diberikan apabila narapidana telah melakukan apa yang disebutkan dalam pasal 34 A aturan a quo, yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
Oleh karenanya, pemberian remisi koruptor berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang hanya menyaratkan narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.
Baca juga: Pegawai LPSK Tanda Tangani Pakta Integritas Antikorupsi
"Jangan sampai justru yang terlihat publik adalah adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi," ujar Kurnia.
Menurutnya, kekhususan remisi pada koruptor disebabkan kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime. Hal tersebut menyiratkan perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya.
"Jadi, tidak dibenarkan adanya pernyataan dari KemenkumHAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan," imbuh Kurnia.
Maraknya pemberian remisi pada koruptor juga akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana.
Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP), kata Kurnia, harus dimaknai sebagai hilir dari pemberian efek jera.
Selain itu, KemenkumHAM dinilai tertutup lantaran tidak memberikan data siapa saja narapidana korupsi yang mendapatkan remisi. Padahal keterbukaan data itu perlu untuk menjaga keterlibatan publik sebagai kontrol kebijakan yang diambil.
"Jangan sampai ada kesan yang terlihat KemenkumHAM seperti menutup-nutupi jumlah serta narapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi," tukas Kurnia.
"KemenkumHAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada 2015 lalu yang menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan hukuman. Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi," sambung dia.
Untuk itu, ICW meminta KemenkumHAM selektif dalam memberikan remisi kepada narapidana korupsi dan memerhatikan PP 99/2012. (OL-2)
Memperingati Hari Raya Waisak Tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 narapidana beragama Budha.
SEBANYAK 1.079 narapidana dan anak binaan beragama Budha mendapatkan remisi hari raya Waisak. Total, ada 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha
Remisi hari raya dinilai tak pantas diberikan kepada narapidana kasus tindak pidana korupsi
8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus
RK Nyepi diterima oleh 1.629 narapidana beragama Hindu dan PMP kepada 12 anak binaan
SEBANYAK 14 .799 narapidana di Jawa Timur mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 2025 dan 156 di antaranya langsung bebas.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Zarof Ricar divonis hukuman penjara 16 tahun karena terbukti bersalah terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Vonis berdasar pertimbangan usia dan masalah kesehatan itu dinilai ringan
ICW menanggapi sejumlah pernyataan Mantan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menanggapi temuan ICW terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam pengadaan laptop Chromebook
ICW juga menemukan bahwa rencana pengadaan laptop tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved