Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas memaparkan penyimpangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ilyas menjelaskan dari 1.138 temuan aspek Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada BUMN, yang berkaitan dengan belum optimalnya SOP sebanyak 265 temuan atau 23,3% dari keseluruhan temuan aspek SPI.
"Temuan hilangnya potensi penerimaan kebijakan sebanyak 156 temuan atau 13,7%. Temuan peningkatan belanja sebanyak 145 temuan atau 12,7%. Temuan yang dikarenakan belum ada atau belum disusunnya SOP sebanyak 129 temuan atau 11,3%," kata Ilyas, Rabu (7/8).
Sementara, temuan pelanggaran terhadap perundangan yang berdampak pada kerugian negara senilai Rp14,471 triliun. Nilai temuan kerugian negara audit BPK itu menunjukkan pada semester I 2016 terjadi kerugian negara sebesar Rp52,2 miliar dari 6 BUMN. Semester II 2016 kerugian negara mencapai Rp2,861 triliun pada 19 BUMN.
Baca juga: Pemerintah Didesak Benahi Pola Rekrutmen Direksi BUMN
Kemudian di semester I 2017 kerugian negara mencapai Rp2,56 triliun dari 10 BUMN. Di semester II 2017 terjadi kerugian negara sebesar Rp4,89 triliun dari 19 BUMN. Pada semester I 2018 kerugian negara mencapai Rp2,126 triliun dari 14 BUMN dan semester II 2018 sebesar Rp1,975 triliun.
"Jika dilihat dari jenis temuan aspek ketidakpatuhan pada UU, maka dari sisi nilai temuan terbanyak adalah terkait potensi kerugian negara senilai Rp7,092 triliun," imbuh Ilyas.
"Berikutnya temuan yang terkait ketidakefektifan senilai Rp2,508 triliun. Begitu juga temuan ketidakhematan sebesar Rp2,126 triliun. Sementara temuan yang berkaitan dengan kerugian negara senilai Rp748 miliar," tuturnya Ilyas.(OL-5)
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved