Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas memaparkan penyimpangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ilyas menjelaskan dari 1.138 temuan aspek Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada BUMN, yang berkaitan dengan belum optimalnya SOP sebanyak 265 temuan atau 23,3% dari keseluruhan temuan aspek SPI.
"Temuan hilangnya potensi penerimaan kebijakan sebanyak 156 temuan atau 13,7%. Temuan peningkatan belanja sebanyak 145 temuan atau 12,7%. Temuan yang dikarenakan belum ada atau belum disusunnya SOP sebanyak 129 temuan atau 11,3%," kata Ilyas, Rabu (7/8).
Sementara, temuan pelanggaran terhadap perundangan yang berdampak pada kerugian negara senilai Rp14,471 triliun. Nilai temuan kerugian negara audit BPK itu menunjukkan pada semester I 2016 terjadi kerugian negara sebesar Rp52,2 miliar dari 6 BUMN. Semester II 2016 kerugian negara mencapai Rp2,861 triliun pada 19 BUMN.
Baca juga: Pemerintah Didesak Benahi Pola Rekrutmen Direksi BUMN
Kemudian di semester I 2017 kerugian negara mencapai Rp2,56 triliun dari 10 BUMN. Di semester II 2017 terjadi kerugian negara sebesar Rp4,89 triliun dari 19 BUMN. Pada semester I 2018 kerugian negara mencapai Rp2,126 triliun dari 14 BUMN dan semester II 2018 sebesar Rp1,975 triliun.
"Jika dilihat dari jenis temuan aspek ketidakpatuhan pada UU, maka dari sisi nilai temuan terbanyak adalah terkait potensi kerugian negara senilai Rp7,092 triliun," imbuh Ilyas.
"Berikutnya temuan yang terkait ketidakefektifan senilai Rp2,508 triliun. Begitu juga temuan ketidakhematan sebesar Rp2,126 triliun. Sementara temuan yang berkaitan dengan kerugian negara senilai Rp748 miliar," tuturnya Ilyas.(OL-5)
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved