Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) akan segera mempublikasikan laporan masyarakat terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dalam waktu dekat.
Laporan itu menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW Kurnia Ramadhana, masuk dalam posko pengaduan yang dibuka ICW di sejumlah tempat dan platform.
"Kita sampai hari ini belum lakukan update ya, karena baru satu minggu (posko dibuka), mungkin di dua minggu kita akan update secara berkala," kata Kurnia di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (23/7).
Pos pengaduan itu, kata Kurnia, tidak semata memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang pernah dilakukan oleh capim KPK, melainkan terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan.
Baca juga : 8 Jenderal Polri Lolos Seleksi Kompetensi
"Kita ingin menilai lebih luas lagi, jadi misalnya seseorang pernah menjabat Kapolda suatu daerah, apakah tingkat pelanggaran HAM-nya tinggi di daerah itu ? itu jadi salah satu indikator penilaian kita juga," jelas Kurnia.
Meski urung membeberkan jumlah pelapor dan siapa yang dilaporkan, Kurnia memastikan masyarakat telah memanfaatkan pos yang dibentuk itu.
Kurnia mengatakan, posko pengaduan tersebut merupakan bentuk pengawasan serta keraguan atas kinerja Pansel Capim KPK.
"Dari awal disaat proses administrasi, kita meminta agar pansel melampirkan kepatuhan Laporan Kekayaan Harta Penyelnggara Negara (LHKPN). Tapi sampai hari ini justru itu yang terlewat di seleksi administrasi," imbuhnya.
"Sebenarnya tujuan kita buka pos pengaduan, karena kita ragu dengan Pansel hari ini yang akan menghasilkan pimpinan KPK yang benar-benar berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat," sambung Kurnia. (OL-7)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved