Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menganggap lima kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 perlu diisi oleh figur baru. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana. Menurutnya, pimpinan KPK era Agus Rahardjo memiliki banyak catatan kritis atas kinerjanya.
"Sebenarnya, banyak catatan kritis yang banyak diberitakan kepada lima komisioner KPK saat ini, dan kita pandang lebih baik figur-figur baru yang menempati pimpinan KPK 2019-2023," ujar Kurnia di kantornya, Jakarta, Selasa (6/8).
Baca juga: Diduga ada Oknum Berkepentingan di Pansel Capim KPK
Diketahui, Pansel Capim KPK telah mengerucut 104 nama peserta seleksi yang lolos ke tahap profile assessment menjadi 40 nama. Dari 40 nama itu, Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, tidak termasuk di dalamnya. Lain cerita dengan dua Komisioner lainnya yakni Laode M Syarif dan Alexander Marwata yang lolos.
Menyoal banyaknya peserta yang berprofesi sebagai hakim gugur pada uji psikotest, Kurnia menyampaikan, memang ada beberapa hakim yang ikut seleksi pernah memvonis ringan pelaku korupsi.
"Kita menemukan ada beberapa hakim yang pernah memvonis ringan, membebaskan pelaku korupsi, dari advokat pernah membela kasus korupsi, dari Polisi misalnya LHKPN nya tidak patuh, jaksa dan hakim juga kita tracking soal LHKPN," tukas Kurnia.
"Jadi memang poin pentingnya dalam proses seleksi Capim KPK bukan berdasarkan dari latar belakang pekerjaan mana. Tapi kriteria ideal yang sempat disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil anti korupsi harus benar-benar dipertimbangkan oleh Pansel," pungkasnya. (OL-6)
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved