Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ICW menilai KPK semakin lemah dalam menindak kasus korupsi. Bahkan, ICW tidak yakin KPK bisa menangkap lima tersangka dalam DPO.
SEJUMLAH aktivis masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
KPK dinilai masih punya pekerjaan rumah yang belum tuntas, antara lain sejumlah buron yang hingga kini masih bebas.
Dengan sejumlah putusan hakim pengadilan akhir-akhir ini seolah telah terjadi pergeseran terhadap level hukum korupsi.
Vonis Rommy adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan vonis-vonis mantan ketua umum partai politik lainnya.
JURU Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengatakan MA tengah memfinalisasi rancangan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi (tipikor).
ICW menegaskan keterbukaan informasi mengenai Keputusan Presiden tentang pengangkatan stafsus sangat diperlukan oleh publik.
Untuk penerapan TPPU harus ada fase melacak, pembekuan aset dan lainnya, termasuk juga tantangan politik terhadap tindakan penegak hukum.
Berdasarkan data ICW, rata-rata vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku korupsi hanya menyentuh angka 2 tahun 5 bulan penjara.
Sejak awal Maret 2020, serangkaian proses seleksi enam jabatan struktural yang dilakukan KPK dinilai terkesan berjalan diam-diam.
Pasalnya, sidang uji formil dan materil Revisi UU KPK di MK yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, kini tengah memasuki tahap akhir yakni pemeriksaan ahli-ahli.
Sekolah antikorupsi hasil kerja sama KPU DKI Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini akan diikuti seluruh anggota KPU dan pejabat sekretariat KPU.
Terhambatnya proses itu dinilai sebagai dampak UU KPK hasil revisi yang menghambat proses penindakan KPK.
"ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) tersebut yang berujung pada terjadinya praktik suap,"
Menurut Nawawi, penilaian tersebut tidak fair lantaran pimpinan KPK periode 2019-2023 saat ini baru menjabat beberapa pekan.
Memang tren vonis ringan di MA bukan terjadi kali ini saja. Kita sudah menyaksikan beberapa waktu ke belakang, para hakim MA sering kali menjatuhkan vonis, baik pada tingkat kasasi atau PK
Sesuai Stranas PK, penceghaan bukan hanya menjadi tugas KPK semata melainkan juga kementerian/lembaga.
ICW menilai agenda penguatan antikorupsi tidak diprioritaskan presiden lantaran benturan kepentingan dengan partai dan elite politik.
Mantan narapidana tindak pidana korupsi bisa mencalonkan setelah lima tahun berstatus bebas perlu segera masuk Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan supaya tidak menimbulkan kisruh.
KPK meminta ada kesamaan visi di antara semua institusi untuk memaksimalkan efek jera terhadap koruptor.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved