Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Hal itu terjadi karena konsep pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dirancang secara baik tidak disertai dengan pola implementasi yang tepat sasaran.
Tjahjo pun mengakui bahwa Inspektorat daerah di bawah Kemendagri masih belum berjalan optimal dalam melakukan pengawasan.
"Kenaikannya tidak signifikan, sehingga kalau menurut kami tidak bisa dianggap sebagai hasil yang membahagiakan," kata peneliti ICW Dewi Anggraeni.
Jika ditemukan ada yang tidak patuh dalam LHKPN namun tetap diloloskan Presiden, tentu masyarakat nantinya akan bertanya-tanya.
Koalisi menemukan bahwa dari nama-nama yang disampaikan kepada Presiden, masih terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas.
Selain Febri, Pemuda Kawal KPK juga melaporkan Ketua Umum YLBHI Asfinawati dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.
Petisi yang diinisiasi Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyoroti pansel capim KPK yang tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon.
Pimpinan KPK yang baru nantinya akan berjejaring dengan anggota DPR anyar pula. Anggota DPR saat ini tidak memiliki urgensi untuk melakukan fit and proper test kepada capim KPK.
Pansel, kata Kurnia, tidak mengakomodasi masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selama ini, banyak organisasi masyarakat yang memberikan masukan kepada Pansel namun diabaikan.
Pemberian remisi koruptor berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang hanya menyaratkan narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.
Dari 1.138 temuan aspek Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada BUMN, yang berkaitan dengan belum optimalnya SOP sebanyak 265 temuan atau 23,3% dari keseluruhan temuan aspek SPI.
Menurut ICW, KPK di bawah kepempinan Agus Rahardjo cs banyak mendapatkan catatan buruk. Karenanya, lebih baik KPK dipimpin figur-figur baru.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap lima kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 perlu diisi oleh figur baru.
ICW turut menanggapi keputusan Pansel Capim KPK yang melibatkan 8 lembaga untuk menelusuri rekam jejak peserta.
Jika dilihat nama-nama yang lolos dalam psikotest, belum memenuhi ekspektasi publik soal profil pimpinan KPK ke depan
Ada dua poin yang disorot oleh ICW. Apa sajakah itu?
Laporan itu menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW Kurnia Ramadhana, masuk dalam posko pengaduan yang dibuka ICW di sejumlah tempat dan platform.
Rekam jejak calon menjadi penting untuk mengukur komitmen terhadap pemberantasan korupsi
Dalam kurun waktu 2004-2018, ada 7 Jaksa yang terlibat praktik rasuah dan terjaring oleh KPK
Irjen Firli ditarik kembali ke Korps Bhayangkara dan dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Selatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved