Persoalan Periode Kedua bakal Lebih Berat

PERIODE kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo diproyeksi bakal mendapat banyak persoalan dalam bidang penegakan hukum. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi Jokowi akan mengalami permasalahan di bidang hukum dan politik yang lebih besar di periode kedua kepemimpinannya.

“Acap kali presiden yang memimpin di periode kedua itu gagal atau paling tidak menghadapi turbulensi yang besar. Itu juga dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya seusai diskusi bertajuk Habis Gelap Terbitlah Kelam, di Jakarta, kemarin.

Menurut Donal, berbagai turbulensi muncul akibat tidak tuntasnya implementasi Nawacita di sektor politik dan penegakan hukum, seperti reformasi partai politik.

“Sedikit pun Presiden tidak menyinggung hal itu. Padahal problem korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari problem korupsi di partai politik,” ujarnya.

Ia mencontohkan kutukan yang dialami SBY pada periode kedua masa kepemimpin-annya yang dibayang-bayangi kasus Century, Hambalang, dan korupsi kader Partai Demokrat. “Akibatnya, sejumlah agenda pemerintahan tak berjalan. Bahkan, ada offside di ujung pemerintahan periode kedua, yaitu mengubah desain pemilihan kepala daerah dari langsung jadi tidak langsung,” ungkapnya.

Menurut Donal, apabila penegakan hukum tidak dibereskan, situasi ini akan berimbas ke sektor ekonomi.

“Sektor ekonomi tidak akan terbangun secara baik kalau sektor hukumnya tidak baik. Tidak berjalan sebagaimana semestinya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Donal menyarankan agar Jokowi memulai dengan perbaikan penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. “Hari ini kita berharap Presiden segera mengambil tindakan hukum untuk ­mengeluarkan perppu tersebut,” terangnya.

Suara rakyat

Pada kesempatan itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi meminta DPR 2019-2024 mendengarkan suara rakyat. Anggota DPR anyar harus membuka telinga lebar-lebar. Veri meminta anggota parlemen lebih banyak mendengar masukan masyarakat.

“Legislator harus lebih peka dan banyak mendengarkan. Bukan hanya berbicara, apalagi bicara salah,” katanya.

Veri menilai DPR periode lalu dianggap banyak menghasilkan produk legislasi yang sarat kepentingan golongan tertentu yang tidak mencerminkan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

“Bagi DPR, seharusnya dalam proses pembuatan regulasi bukan hanya melihat bagaimana kepentingan politik terakomodasi, tapi juga mendengarkan aspirasi publik,” terangnya.

Veri juga menyorot peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawasi tindak-tanduk DPR. Ia meminta MK mengawal langkah DPR apabila sudah keluar jalur.

“Kalau DPR sudah tidak mendengarkan, ­satu-satunya cara ya lakukan judicial review di MK,” ujarnya. (Medcom/P-4)