ICW Anggap UU KPK Matikan Agenda Pemberantasan Korupsi

MATERI UU 19/2019 tentang Perubahan UU KPK dipastikan akan melemahkan lembaga antirasuah.

Diundangkannya regulasi tersebut diprediksi mengembalikan pemberantasan praktik lancung ke jalur lambat. Hal itu dikemukakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, Jumat (18/10).

"Seperti yang diketahui bahwa UU KPK baru resmi berlaku. Sejumlah pasal kontroversial pun otomatis akan diberlakukan pada lembaga antirasuah itu," kata Kurnia.

Menurut dia, ada beberapa pasal yang menimbulkan kekacauan hukum, seperti ketiadaan pasal peralihan, ketiadaan dewan pengawas, serta izin penindakan kepada dewan pengawas dan lain sebagainya.

Ia mencontohkan, pembentukan dewan pengawas yang anggotanya dipilih presiden dan memiliki wewenang memberikan izin penindakan perkara rawan intervensi eksekutif.

Demikian pula penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka 2 tahun apabila perkara tidak selesai akan berpotensi menghentikan perkara besar yang sedang ditangani oleh KPK.

"Banyak pihak yang berdalih bahwa dalam UU KPK yang baru terdapat pasal peralihan terkait pembentukan dewan pengawas. Namun, harus dipahami bahwa cepat atau lambat dewan pengawas akan terbentuk. Jadi, pernyataan yang menyebutkan terkait dengan pasal peralihan itu hanya dalih tanpa dasar sama sekali," katanya.

Baca juga: Lima Tahun, Jokowi: Waktu yang Sangat Cepat

Selain itu, sambung dia, mengenai usia minimal pimpinan KPK baru juga belum selesai dari perdebatan. Dalam draft UU KPK yang selama ini beredar disebutkan bahwa usia minimal pimpinan KPK ialah 50 tahun. Sedangkan salah satu pimpinan terpilih, Nurul Ghufron, justru usianya belum sampai batas minimal.

"Selain dari substansi, persoalan formil pun masih menjadi sorotan publik. Mulai dari tidak masuk prolegnas prioritas 2019 dan tidak dihadiri oleh kuorum paripurna DPR saat pengesahan UU KPK yang baru. Demikian pula, KPK secara institusi juga tak pernah dilibatkan pada proses pembahasan."

Realitas tersebut, terang Kurnia, semakin memberikan gambaran bahwa dua cabang kekuasaan, yaitu eksekutif dan legislatif memiliki niat untuk mengerdilkan agenda pemberantasan korupsi. (OL-8)