Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
"Yang berhak memberikan tindakan ini yaitu petugas protokol covid-19 provinsi bekerja sama dengan protokol covid-19 di kabupaten/kota."
Chaidir menyayangkan pernyataan anggota DPRD dari Fraksi PSI tersebut.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, DKI belum siap dengan new normal sebab belum melakukan tes covid-19 secara massal dalam dua minggu terakhir. Ini bisa jadi bom waktu.
"Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu yang akan datang, sementara kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19 di ibu kota.”
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya terealisasi Rp5,478 triliun atau 60,51% dari target Rp9,5 triliun.
Penerimaan pembiayaan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp11,76 triliun atau 98,92% dari target sebesar Rp11,89 triliun.
DPRD meminta kepada Pemprov agar apabila ada penambahan data harus dilaporkan secara resmi.
"Belajar dari kemungkinan timbulnya puncak baru yang lebih berat ditangani, sebaiknya pelonggaran PSBB setelah Mei, memberikan penurunan lebih lama jumlah kasus harian."
Gagalnya paripurna tidak lepas dari kepentingan kelompok yang tidak ingin ada evaluasi terhadap penggunaan anggaran di APBD.
Pasalnya, paripurna yang hanya diikuti 27 orang dari total 45 anggota DPRD dipastikan bertentangan dengan tata tertib (Tatib) DPRD Pekanbaru, tidak memenuhi kuorum 2/3 anggota DPRD.
Pemprov DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan DPRD agar menjadikan Pergub Nomor 41 Tahun 2020, dijadikan perda.
Dengan membuat aturan sanksi dalam bentuk perda, Pemprov DKI memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengenakan sanksi hukum berupa denda.
"Yang paling rawan justru pada saat itu, di hari lebaran itu. Makanya, PSBB oleh Pemprov itu perlu dievaluasi secara komprehensif."
"Ini kan dibutuhkan kesadaran kolektif warga dalam memberantas Covid-19. Mesti menyadari bahwa penularan virus itu bahaya, sehingga mematuhi Pergub (41/2020) itu."
Menurutnya, penyaluran bansos sebelumnya masih banyak salah sasaran karena tidak akuratnya data penerima.
Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta.
"Saya telah meminta Pemprov DKI untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial. Perlu diselaraskan dengan data yang valid tanpa adanya duplikasi," ungkap Prasetyo
Beberapa pasar tradisional maupun modern ramai sekali dan minim pelaksanaan protab pencegahan. Banyak warga tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan melanggar protokol covid-19.
Bakal ada tambahan yang mencapai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako.
Di awal, disepakati 1,1 juta jiwa dari data diberikan bantuan oleh Pemprov DKI. Lalu 2,6 juta jiwa diberikan oleh pusat. Tapi yang terjadi adalah tumpah tindih penerima bansos.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved