DPRD Ingatkan Anak Buah Anies tidak Buat Program Seremonial

DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membuat kegiatan prioritas dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta ketimbang program seremonial.

Hal itu antara lain diungkapkan anggota DPRD DKI Yudha Permana saat Rapat Paripurna DPRD terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD DKI 2019, Selasa (19/5).

Baca juga: 206 Pekerja Migran Indonesia Diisolasi di Asrama Haji Pondok Gede

Dia berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) bidang perekonomian dapat mengoptimalkan serapan APBD di tahun anggaran 2020, khususnya pada masa pandemi virus korona atau covid-19.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Kecewa Anggaran Rusunawa Hanya Terserap 20%

Mekanisme yang baik dalam proses lelang sebaiknya segera direncanakan, agar proses waktu lelang tidak mengganggu penyerapan APBD.

"Harga-harga yang tidak sesuai dengan pagu yang ada mohon disesuaikan. Dalam perencanaan, SKPD harus berhati-hati dan terperinci sehingga anggaran yang ada tidak sia-sia dan pembangunan untuk warga Jakarta dapat dirasakan sepenuhnya. Karena salah satu penyebab belum optimalnya persentase penyerapan anggaran adalah karena beberapa kegiatan yang gagal lelang," kata Yudha.

Baca juga: Pemprov DKI Segera Bebaskan Biaya Sewa Rusun

Terkait masalah gagal lelang harus menjadi perhatian, sambungnya, sudah berulang kali dan harus diantisipasi. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi jika gagal lelang akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu program yang tidak maksimal akibat lambatnya lelang yakni pembangunan rusunawa yang direncanakan selesai pada 2021. Rencananya ada 10 lokasi rusun yang akan dibangun namun ternyata kontraknya baru dilakukan pada akhir 2019 dan awal tahun ini.

DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan agar SKPD mitra DPRD Provinsi DKI Jakarta harus menempatkan orang-orang ahli dalam pelaksanaan kegiatan anggaran dan harus ada koordinasi dan sinergi yang baik dengan SKPD lain.

"Setiap SKPD harus membuat kegiatan prioritas dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta dan tidak membuat program seremonial, agar kegiatan-kegiatan terukur manfaatnya dan tidak mubazir," tegas Yudha.

Sementara itu realisasi pendapatan daerah 2019 sebesar Rp62,30 triliun atau 83,08% yang terdiri dari realisasi pajak daerah (Rp40,29 triliun atau 90,48%), dana perimbangan (Rp14,49 triliun atau 68,02%).

Di sisi lain, sampai dengan akhir 2019, telah direalisasikan anggaran belanja sebesar Rp64,96 triliun atau sebesar 83,44%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 1,66% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yakni sebesar 81,78%.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp11,76 triliun atau 98,92% dari target sebesar Rp11,89 triliun.

Pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp7,92 triliun atau 87,67% dari rencana sebesar Rp l9,03 triliun.(X-15)