Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan yang menyebut pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemprov tidak mendapat THR dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) justru mendapat penuh.
"Saya luruskan anggota TGUPP itu bukan pegawai, beda ceritanya. THR untuk PNS diberikan dari eselon 3 ke bawah sampai jajaran staf, enggak ada masalah. THR enggak ada yang dipotong, full 100% termasuk PJLP," terang Chaidir kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis (28/5).
Baca juga: Penyaluran Sembako Kemensos di Bekasi Berlangsung Tanpa Kendala
Chaidir menyayangkan pernyataan anggota DPRD dari Fraksi PSI tersebut. Ia juga menanggapi soal tunjangan PNS yang dipotong 50% yang berlaku sejak April 2020. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk penanganan Covid-19.
"Kasian PSI salah info terus dari kemarin, datanya dari mana sih? Itu yang 50% untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau insentif, bukan THR. Itu juga akibat kena kontraksi ekonomi. Jadi, 25% tunjangan itu digunakan untuk bansos dan 25% lagi untuk penanggulangan Covid-19," jelas Chaidir.
Kebijakan itu juga, sebutnya, mengikuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
"Hampir semua PNS mengalami rasionalisasi kecuali petugas medis Covid-19. TPP itu sifatnya insentif, namanya variabel cost. Kalau gaji dan tunjangan melekat itu fix cost, penghasilan yang tidak bisa di apa-apakan atau tidak dipotong," pungkas Chaidir.
Terpisah, anggota DPRD dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak bertindak diskriminasi soal pemotongan tunjangan 50% pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Bahkan, ada kabar bahwa menjelang lebaran ini anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan,” ujar August. (OL-6)
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
Anak-anak bergembira menyambut Lebaran karena bakal memperoleh THR dari keluarga besar. Pertanyaannya, bolehkah orangtua menggunakan uang THR anak?
Harus ada penanganan proses hukum dari aksi tersebut.
Perputaran uang pada Lebaran tahun ini diprediksi tidak sebesar seperti Lebaran tahun sebelumnya
DUNIA usaha menyatakan resah dengan maraknya praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menghadirkan solusi mudah dan aman bagi masyarakat menyalurkan THR melalui super app BRImo.
pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk para eks pekerja Sritex, menurut Ahmad Aziz, proses tersebut telah dituntaskan dan berjalan lancar 100%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved