Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta. Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19 seharusnya sesama pejabat tidak sibuk saling menyalahkan.
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yan sedang kesusahan,” kata Wibi dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (9/5).
Fraksi NasDem, ucapnya, tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bansos tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Menurut Wibi, yang terpenting pemerintah menjamin kebutuhan warga yang terdampak Covid-19 dipenuhi.
Ia meminta semua pihak bersinergi untuk meminimalisir beban warga yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa digaji
"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan," tutur Wibi.
Pemerintah pusat, sebut Wibi, seharusnya terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Wibi menjelaslan, alasan pemprov DKI meminta bantuan ke pusat karena terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.
“Kami juga meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” pungkas Wibi.
Diketahui, tiga menteri Jokowi yang mengkritik keras Gubernur Anies Baswedan soal bansos ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sri Mulyani, secara gamblang dihadapan anggota DPR RI menyebut Pemprov DKI tidak memiliki anggran untuk bansos. Sehingga meminta bantuan ke pusat menganggarkan bansos berikutnya.
Sedangkan, Muhadjir dan Juliari mengkritik data penerima bansos DKI yang tidak akurat dan dituding tumpah tindih. Akibatnya, pusat kerepotan menyalurkan paket sembako ke warga. (OL-4)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved