Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta. Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19 seharusnya sesama pejabat tidak sibuk saling menyalahkan.
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yan sedang kesusahan,” kata Wibi dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (9/5).
Fraksi NasDem, ucapnya, tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bansos tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Menurut Wibi, yang terpenting pemerintah menjamin kebutuhan warga yang terdampak Covid-19 dipenuhi.
Ia meminta semua pihak bersinergi untuk meminimalisir beban warga yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa digaji
"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan," tutur Wibi.
Pemerintah pusat, sebut Wibi, seharusnya terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Wibi menjelaslan, alasan pemprov DKI meminta bantuan ke pusat karena terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.
“Kami juga meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” pungkas Wibi.
Diketahui, tiga menteri Jokowi yang mengkritik keras Gubernur Anies Baswedan soal bansos ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sri Mulyani, secara gamblang dihadapan anggota DPR RI menyebut Pemprov DKI tidak memiliki anggran untuk bansos. Sehingga meminta bantuan ke pusat menganggarkan bansos berikutnya.
Sedangkan, Muhadjir dan Juliari mengkritik data penerima bansos DKI yang tidak akurat dan dituding tumpah tindih. Akibatnya, pusat kerepotan menyalurkan paket sembako ke warga. (OL-4)
BMKG bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya
BMKG, TNI AU, dan BPBD DKI Jakarta gelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 16-22 Januari 2026 untuk cegah bencana hidrometeorologi di Jabodetabek.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved