Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta. Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19 seharusnya sesama pejabat tidak sibuk saling menyalahkan.
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yan sedang kesusahan,” kata Wibi dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (9/5).
Fraksi NasDem, ucapnya, tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bansos tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Menurut Wibi, yang terpenting pemerintah menjamin kebutuhan warga yang terdampak Covid-19 dipenuhi.
Ia meminta semua pihak bersinergi untuk meminimalisir beban warga yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa digaji
"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan," tutur Wibi.
Pemerintah pusat, sebut Wibi, seharusnya terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Wibi menjelaslan, alasan pemprov DKI meminta bantuan ke pusat karena terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.
“Kami juga meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” pungkas Wibi.
Diketahui, tiga menteri Jokowi yang mengkritik keras Gubernur Anies Baswedan soal bansos ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sri Mulyani, secara gamblang dihadapan anggota DPR RI menyebut Pemprov DKI tidak memiliki anggran untuk bansos. Sehingga meminta bantuan ke pusat menganggarkan bansos berikutnya.
Sedangkan, Muhadjir dan Juliari mengkritik data penerima bansos DKI yang tidak akurat dan dituding tumpah tindih. Akibatnya, pusat kerepotan menyalurkan paket sembako ke warga. (OL-4)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved