Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Muhammad Idris mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial tahap kedua. Menurutnya, penyaluran bansos sebelumnya masih banyak salah sasaran karena tidak akuratnya data penerima.
“Masih ada banyak kekeliruan. Data penerima bansos itu harus dibenahi,” kata Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).
Tidak hanya Idris saja yang merasa data penerima bansos DKI itu bermasalah. 105 anggota DPRD lainnya pun juga menanyakan kejelasan data tersebut. Hal ini diperkuat dengan kasus terdaftarnya anggota DPRD DKI dari Fraks PDI Perjuangan Johnny Simanjutak yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Politisi Partai NasDem inu menyebut pembenahan data penerima mendesak dilakukan. Terutama untuk menjamin penerim bansos tepat sasaran dan tidak terjadi lagi kesalahan.
Baca juga : DPRD: Napi yang Positif Covid-19 Dirawat dengan Penjagaan Ketat
"Supaya tidak merugikan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan pemprov bakal menyalurkan bantuan sosial tahap kedua menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Bantuan berupa paket sembako itu dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Menurutnya, ada penambahan isi paket sembako. Sebelumnya, nominal bantuan sembako tahapan pertama itu sebesar Rp149.500 untuk tiap kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Bakal ada tambahan yang mencapau Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako. (OL-7)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved