Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Muhammad Idris mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial tahap kedua. Menurutnya, penyaluran bansos sebelumnya masih banyak salah sasaran karena tidak akuratnya data penerima.
“Masih ada banyak kekeliruan. Data penerima bansos itu harus dibenahi,” kata Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).
Tidak hanya Idris saja yang merasa data penerima bansos DKI itu bermasalah. 105 anggota DPRD lainnya pun juga menanyakan kejelasan data tersebut. Hal ini diperkuat dengan kasus terdaftarnya anggota DPRD DKI dari Fraks PDI Perjuangan Johnny Simanjutak yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Politisi Partai NasDem inu menyebut pembenahan data penerima mendesak dilakukan. Terutama untuk menjamin penerim bansos tepat sasaran dan tidak terjadi lagi kesalahan.
Baca juga : DPRD: Napi yang Positif Covid-19 Dirawat dengan Penjagaan Ketat
"Supaya tidak merugikan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan pemprov bakal menyalurkan bantuan sosial tahap kedua menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Bantuan berupa paket sembako itu dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Menurutnya, ada penambahan isi paket sembako. Sebelumnya, nominal bantuan sembako tahapan pertama itu sebesar Rp149.500 untuk tiap kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Bakal ada tambahan yang mencapau Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako. (OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved