Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Muhammad Idris mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial tahap kedua. Menurutnya, penyaluran bansos sebelumnya masih banyak salah sasaran karena tidak akuratnya data penerima.
“Masih ada banyak kekeliruan. Data penerima bansos itu harus dibenahi,” kata Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).
Tidak hanya Idris saja yang merasa data penerima bansos DKI itu bermasalah. 105 anggota DPRD lainnya pun juga menanyakan kejelasan data tersebut. Hal ini diperkuat dengan kasus terdaftarnya anggota DPRD DKI dari Fraks PDI Perjuangan Johnny Simanjutak yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Politisi Partai NasDem inu menyebut pembenahan data penerima mendesak dilakukan. Terutama untuk menjamin penerim bansos tepat sasaran dan tidak terjadi lagi kesalahan.
Baca juga : DPRD: Napi yang Positif Covid-19 Dirawat dengan Penjagaan Ketat
"Supaya tidak merugikan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan pemprov bakal menyalurkan bantuan sosial tahap kedua menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Bantuan berupa paket sembako itu dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Menurutnya, ada penambahan isi paket sembako. Sebelumnya, nominal bantuan sembako tahapan pertama itu sebesar Rp149.500 untuk tiap kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Bakal ada tambahan yang mencapau Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako. (OL-7)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved