Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Muhammad Idris mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial tahap kedua. Menurutnya, penyaluran bansos sebelumnya masih banyak salah sasaran karena tidak akuratnya data penerima.
“Masih ada banyak kekeliruan. Data penerima bansos itu harus dibenahi,” kata Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).
Tidak hanya Idris saja yang merasa data penerima bansos DKI itu bermasalah. 105 anggota DPRD lainnya pun juga menanyakan kejelasan data tersebut. Hal ini diperkuat dengan kasus terdaftarnya anggota DPRD DKI dari Fraks PDI Perjuangan Johnny Simanjutak yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Politisi Partai NasDem inu menyebut pembenahan data penerima mendesak dilakukan. Terutama untuk menjamin penerim bansos tepat sasaran dan tidak terjadi lagi kesalahan.
Baca juga : DPRD: Napi yang Positif Covid-19 Dirawat dengan Penjagaan Ketat
"Supaya tidak merugikan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan pemprov bakal menyalurkan bantuan sosial tahap kedua menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Bantuan berupa paket sembako itu dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Menurutnya, ada penambahan isi paket sembako. Sebelumnya, nominal bantuan sembako tahapan pertama itu sebesar Rp149.500 untuk tiap kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Bakal ada tambahan yang mencapau Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako. (OL-7)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved