Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DPRD DKI Jakarta menanggapi soal laporan data penerima bantuan sosial (bansos) yang diunggah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Disebutkan, data penerima bansos menjadi 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19.
Ada penaikan sekitar 300 ribu KK penerima bansos dari Pemprov DKI, yang sebelumnya dilaporkan ada 2,1 juta KK.
Ketua Komisi A DPRD Mujiyono menuturkan penambahan tersebut sengaja disediakan Gubernur Anies Baswedan.
Baca juga: PDIP: Pelonggaran PSBB di DKI harus Hati-Hati
"Kalau enggak salah ada tambahan ekstra (penerima bansos) untuk tokoh-tokoh masyarakat atau marbot masjid, pengurus majelis taklim, walaupun dia tidak dalam kategori penerima bansos," jelas Mujiyono saat dihubungi, Selasa (19/5).
Namun, politikus Demokrat itu secara tegas menyebut jumlah penerima bansos yang terdata dari awal yang disalurkan Pemprov DKI sebesar 853.196 KK.
Mujiyono meminta kepada pemprov, apabila ada penambahan data harus dilaporkan secara resmi.
"Kalau misalnya ada kelebihan ya sampaikan saja melalui konferensi pers atau ke kami. DPRD kan melakukan fungsi pengawasan. Saya bakal cek ke Pasar Jaya," kata Mujiyono.
Di satu sisi, ia juga menyoroti belum adanya Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk bansos kedua dari Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya acuan tersebut, DPRD bisa mengetahui secara pasti jumlah penerima bansos.
"Harusnya dengan adanya Kepgub Bansos itu bisa di breakdown datanya. Seperti yang tahap pertama. Tapi mungkin, Kepgub itu berlaku mundur seperti kemarin. Jadi penyaluran bansos jalan dulu, baru muncul SK-nya itu," imbuh Mujiyono.
Diketahui, dalam akun instagram @bangariza, disebutkan, sejak Kamis (14/5) lalu, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Sosial RI mulai menyalurkan bantuan sosial tahap 2 ke rumah-rumah dari 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19, baik KTP DKI ataupun KTP Non-DKI yang bermukim di Jakarta.
Target penerimaan bansos tahap kedua sebesar 2,4 juta KK, bakal disalurkan dari Kemensos sebesar 1,3 juta KK dan dari DKI Jakarta sebesar 1,1 juta KK. (OL-1)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved