Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta menanggapi soal laporan data penerima bantuan sosial (bansos) yang diunggah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Disebutkan, data penerima bansos menjadi 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19.
Ada penaikan sekitar 300 ribu KK penerima bansos dari Pemprov DKI, yang sebelumnya dilaporkan ada 2,1 juta KK.
Ketua Komisi A DPRD Mujiyono menuturkan penambahan tersebut sengaja disediakan Gubernur Anies Baswedan.
Baca juga: PDIP: Pelonggaran PSBB di DKI harus Hati-Hati
"Kalau enggak salah ada tambahan ekstra (penerima bansos) untuk tokoh-tokoh masyarakat atau marbot masjid, pengurus majelis taklim, walaupun dia tidak dalam kategori penerima bansos," jelas Mujiyono saat dihubungi, Selasa (19/5).
Namun, politikus Demokrat itu secara tegas menyebut jumlah penerima bansos yang terdata dari awal yang disalurkan Pemprov DKI sebesar 853.196 KK.
Mujiyono meminta kepada pemprov, apabila ada penambahan data harus dilaporkan secara resmi.
"Kalau misalnya ada kelebihan ya sampaikan saja melalui konferensi pers atau ke kami. DPRD kan melakukan fungsi pengawasan. Saya bakal cek ke Pasar Jaya," kata Mujiyono.
Di satu sisi, ia juga menyoroti belum adanya Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk bansos kedua dari Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya acuan tersebut, DPRD bisa mengetahui secara pasti jumlah penerima bansos.
"Harusnya dengan adanya Kepgub Bansos itu bisa di breakdown datanya. Seperti yang tahap pertama. Tapi mungkin, Kepgub itu berlaku mundur seperti kemarin. Jadi penyaluran bansos jalan dulu, baru muncul SK-nya itu," imbuh Mujiyono.
Diketahui, dalam akun instagram @bangariza, disebutkan, sejak Kamis (14/5) lalu, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Sosial RI mulai menyalurkan bantuan sosial tahap 2 ke rumah-rumah dari 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19, baik KTP DKI ataupun KTP Non-DKI yang bermukim di Jakarta.
Target penerimaan bansos tahap kedua sebesar 2,4 juta KK, bakal disalurkan dari Kemensos sebesar 1,3 juta KK dan dari DKI Jakarta sebesar 1,1 juta KK. (OL-1)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved