Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
DPRD DKI Jakarta menanggapi soal laporan data penerima bantuan sosial (bansos) yang diunggah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Disebutkan, data penerima bansos menjadi 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19.
Ada penaikan sekitar 300 ribu KK penerima bansos dari Pemprov DKI, yang sebelumnya dilaporkan ada 2,1 juta KK.
Ketua Komisi A DPRD Mujiyono menuturkan penambahan tersebut sengaja disediakan Gubernur Anies Baswedan.
Baca juga: PDIP: Pelonggaran PSBB di DKI harus Hati-Hati
"Kalau enggak salah ada tambahan ekstra (penerima bansos) untuk tokoh-tokoh masyarakat atau marbot masjid, pengurus majelis taklim, walaupun dia tidak dalam kategori penerima bansos," jelas Mujiyono saat dihubungi, Selasa (19/5).
Namun, politikus Demokrat itu secara tegas menyebut jumlah penerima bansos yang terdata dari awal yang disalurkan Pemprov DKI sebesar 853.196 KK.
Mujiyono meminta kepada pemprov, apabila ada penambahan data harus dilaporkan secara resmi.
"Kalau misalnya ada kelebihan ya sampaikan saja melalui konferensi pers atau ke kami. DPRD kan melakukan fungsi pengawasan. Saya bakal cek ke Pasar Jaya," kata Mujiyono.
Di satu sisi, ia juga menyoroti belum adanya Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk bansos kedua dari Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya acuan tersebut, DPRD bisa mengetahui secara pasti jumlah penerima bansos.
"Harusnya dengan adanya Kepgub Bansos itu bisa di breakdown datanya. Seperti yang tahap pertama. Tapi mungkin, Kepgub itu berlaku mundur seperti kemarin. Jadi penyaluran bansos jalan dulu, baru muncul SK-nya itu," imbuh Mujiyono.
Diketahui, dalam akun instagram @bangariza, disebutkan, sejak Kamis (14/5) lalu, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Sosial RI mulai menyalurkan bantuan sosial tahap 2 ke rumah-rumah dari 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19, baik KTP DKI ataupun KTP Non-DKI yang bermukim di Jakarta.
Target penerimaan bansos tahap kedua sebesar 2,4 juta KK, bakal disalurkan dari Kemensos sebesar 1,3 juta KK dan dari DKI Jakarta sebesar 1,1 juta KK. (OL-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved