Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut pemprov harus waspadai adanya peningkatan kerumunan warga saat lebaran pada (24/5) mendatang.
Namun, masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Jakarta akan berakhir pada (22/5).
"Yang paling rawan justru pada saat itu, di hari lebaran itu. Makanya, PSBB oleh Pemprov itu perlu dievaluasi secara komprehensif," terang Gembong kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (12/5).
Saat PSBB, ia menyebut masih ada pelanggaran PSBB yang dibiarkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Jakarta, bisa memberikan efek jera kepada pelanggar.
"Jangan akibat ulah satu dua orang, menghancurkan kepatuhan sekian juta warga DKI. Harus ditegakan aturan PSBB itu," sebut Gembong.
Baca juga: Cicil THR, Perusahaan Wajib Dapat Persetujuan Pekerja
Pelanggaran yang kerap terjadi, perihal masih adanya kerumunan warga dan tidak memakai masker. Hal ini bila sudah dicantumkan dalam Pergub 41/2020, maka petugas Satpol PP jangan membiarkan pelanggaran itu terjadi.
Dalam pergub tersebut, Pemprov DKI bakal memberikan sanksi warga yang tidak menggunakan masker dan berkerumun berupa denda sebesar Rp250 ribu.
"Sekian bulan orang sudah patuh, tapi karena ulah satu dua orang jadi makin parah kondisi selama PSBB. Itu yang harus ditegaskan sanksinya," pungkas Gembong. (A-2)
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Banjir dengan ketinggian air hingga 60 cm membuat kolong tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
Meski terjadi kenaikan harga cabai merah kriting, namun Pramono berupaya agar harga bahan pokok tersebut bisa tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved