Keluhkan Pencairan Dana Sekolah Swasta Gratis, Kepsek Curhat ke Pramono Anung

PROGRAM Sekolah Swasta Gratis (SSG) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Meski demikian, mekanisme pencairan dana setiap enam bulan sekali dinilai memberatkan karena menghambat operasional, terutama terkait pembayaran gaji guru.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD Bhakti Luhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat berdialog dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam kegiatan buka puasa bersama di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta, Kamis (26/2).

Ia mengungkapkan bahwa program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera. “Saya merasa mendapat seperti durian runtuh, Pak. Karena kondisi anak-anak kami memang dari menengah ke bawah,” ujarnya dikutip, Jumat (27/2).

Baca juga : Setahun Pramono-Rano, Penanganan Banjir hingga Macet Belum Tuntas

Sekolah yang berlokasi di Jalan Wijaya tersebut kini tidak lagi dibayangi kekhawatiran soal tunggakan iuran bulanan. Selain meringankan beban orang tua, program ini diklaim mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Alhamdulillah pada dasarnya saya bersyukur dengan mendapat program SSG ini. Saya mendapat banyak azas manfaat. Anak-anak tidak lagi was-was soal iuran. Gaji guru juga ada kenaikan,” tuturnya.

Kendala Operasional
Kendati mengapresiasi kebijakan tersebut, ia mengkritisi pola pencairan dana dari Disdik yang dilakukan per semester (enam bulan). Rentang waktu yang terlalu lama membuat pihak manajemen sekolah kesulitan mengatur arus kas (cash flow), sehingga sering menghadapi desakan dari para guru.

Baca juga : DBH Dipangkas Rp15 Triliun, Peluncuran LPDP Versi Jakarta Tertunda

“Namun, dalam pelaksanaan pencairannya jangan enam bulan, Bu. Saya bingung. Anak buah saya nagih terus,” katanya di hadapan jajaran Disdik Jakarta.

Ia berharap Pemprov DKI dapat mengevaluasi kebijakan tersebut dengan mempercepat durasi pencairan menjadi tiga bulan sekali agar operasional sekolah lebih stabil. “Kalau bisa, ya jangan tiap bulan, tapi tiga bulan lah. Jadi ada rasa lapangnya juga, Pak,” ucapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Pramono Anung langsung memberikan instruksi kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti keluhan terkait teknis pencairan dana tersebut. “Bu Nana, Pak Joko, harap didengerin nih, tiga bulan,” kata Pramono menegaskan. (Far/P-2)