Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terpaksa menunda peluncuran program beasiswa serupa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi lokal pada tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengungkapkan bahwa kendala utama penundaan tersebut adalah adanya tekanan fiskal yang signifikan.
Pramono menjelaskan, postur APBD Jakarta terdampak oleh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai belasan triliun rupiah.
“Jadi untuk LPDP Jakarta, sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai dengan Rp15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang ini kami sudah mempersiapkan untuk itu,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/2).
Penyesuaian Postur APBD
Meskipun regulasi dan mekanisme pembiayaan telah disusun secara matang, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI harus melakukan skala prioritas. Penundaan ini murni merupakan langkah taktis untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan dana transfer dari pusat.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini diambil agar program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat berjalan tanpa hambatan meskipun kondisi keuangan sedang tertekan.
Visi Daya Saing Global
Kendati mengalami penundaan, Pramono memastikan bahwa komitmen untuk mencetak generasi muda Jakarta yang berdaya saing global tidak akan surut. Program beasiswa luar negeri ini tetap menjadi agenda utama dalam visi pendidikan di bawah kepemimpinannya.
“Tetapi memang saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus, bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan wujudkan,” tegasnya.
Pramono optimistis, setelah kondisi fiskal kembali stabil, program ini akan segera direalisasikan untuk memberikan akses pendidikan di universitas-universitas terbaik dunia bagi putra-putri berprestasi asal Ibu Kota. (Far/P-2)
Amartha Fellowship Bootcamp diikuti oleh 60 penerima beasiswa dan berlangsung selama empat hari.
Universitas Budi Luhur (UBL) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga nasional sekaligus membawa pendidikan tinggi Indonesia ke panggung dunia.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung besaran dana beasiswa yang akan dikembalikan oleh alumni Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas
VIDEO seorang alumnus program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi viral baru-baru ini dan mengisi ruang publik.
Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
Rissalwan Habdy Lubis menanggapi kasus viral alumni LPDP cukup saya WNI, anak jangan. Ia mengatakan masyarakat harus memahami bahwa beasiswa LPDP merupakan investasi negara.
LPDP merupakan dana publik yang bersumber dari pajak rakyat Indonesia dan dikelola sebagai dana abadi pendidikan untuk membiayai generasi penerus bangsa.
Mengapa polemik LPDP memicu kemarahan publik? Simak fakta terbaru soal 44 alumni wanprestasi, sanksi pengembalian dana, hingga kritik tajam Menkeu.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mengatakan, pelanggaran yang dilakukan para penerima beasiswa LPDP merupakan alarm serius agar pemerintah melakukan pembenahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved