27 Anggota DPRD Walkout Saat Paripurna LKPj Wali Kota Pekanbaru

RAPAT Paripurna Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pekanbaru tahun anggaran 2019, Senin (18/5), digagalkan aksi walkout 27 dari 45 anggota DPRD. Sehingga hanya tinggal 18 anggota DPRD Pekanbaru termasuk pimpinan dan sidang paripurna gagal tidak dapat dilanjutkan lantaran tidak kourum.

Anggota Pansus LKPj DPRD Pekanbaru Roni Pasla kepada Media Indonesia, Selasa (19/5), mengatakan gagalnya paripurna tidak lepas dari kepentingan kelompok yang tidak ingin ada evaluasi terhadap penggunaan anggaran di APBD. Terlebih berdasarkan mekanisme LKPj yang dibuat oleh pemerintah kota (Pemkot) wajib ditanggapi dalam waktu 30 hari sejak disampaikan. Artinya jika tidak ditanggapi maka LKPj sudah dapat dianggap tidak ada masalah.

"Ada yang berusaha mengamputasi hak dewan. Sedari awal aroma penjegalan penyampaian rekomendasi dari laporan pertanggungjawaban Wali kota terhadap APBD 2019 sudah terasa," kata Roni Pasla.

Ia mengungkapkan, kalau dilihat dari satuan harga hingga digunakan, patut diduga ada penggelembungan pada sejumlah proyek di APBD Pekanbaru. 

"Cuma yang bisa membuktikan itu adalah BPK dan pihak yang berwenang lainnya. Kita di pansus LKPj tidak sampai pada ranah yang bersangkutan," tegasnya.

Menurutnya, banyak catatan penting berupa sorotan sejumlah proyek besar yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemkot. Seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengelola Rp97 miliar lebih. Hampir Rp56 miliar dihabiskan untuk kontrak pengangkutan sampah pada  9 kecamatan, bila dirata-ratakan menghabiskan Rp156 juta per hari. 

"Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sepadan dengan jumlah armada angkutan serta terangkutnya sampah yang ada di 9 kecamatan, dibagi 2 zona tersebut. Sementara tumpukan sampah masih saja menggunung di zona itu," jelas Roni.

Kemudian proyek Program Pemberdayaan Berbasis Rukun Warga (PMBRW). Menurut Roni, banyak kegiatan PMBRW yang kurang maksimal. Dari Rp38 miliar lebih yang dianggarkan terealisasi Rp17 miliar lebih untuk 12 kecamatan. Sedangkan tugas pokok PMBRW sesuai Perda 15 tahun 2016 seperti yang ada di pasal 12 adalah 3 pokok tugasnya yaitu pemetaan wilayah, rona lingkungan, dan data masyarakat.

Adapun ketiga dokumen tersebut sampai sekarang tidak tersusun. Dan dampaknya sekarang dirasakan masyarakat dengan tidak ada data yang akurat untuk Bansos covid-19. Sementara PMBRW juga dianggap mengambil peran dinas-dinas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan.

"Selain itu, investasi tahun sebelumnya Rp5,5 triliun tidak dapat mengatrol kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dari target Rp963 miliar terealisasinhanya Rp709 miliar," papar Roni.

baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat Salurkan Sembako untuk Pekerja

Ia mengatakan, masih banyak lagi rekomendasi yang akan diberikan kepada Pemkot. Dan tentunya rekomendasi itu adalah sebagai bentuk fungsi pokok pengawasan dari DPRD.

"Namun dengan adanya aksi beberapa dewan di DPRD melakukan aksi walkout, sehingga paripurna akhirnya tidak dapat dilanjutkan. Ya tentu menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa ada kekuatan di luar DPRD yang bermain, sehingga catatan-catatan penting yang kita buat untuk Pemkot sebagai bagian dari menjalankan tugas pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat tidak dapat terlaksana," pungkasnya.(OL-3)