Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, tidak mempermasalahkan Gubernur Anies Baswedan menggunakan kalimat di kardus bantuan sosial (bansos) tahap kedua ‘Paket Bantuan Sembako ini Dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta’.
Menurutnya, bansos tersebut bersumber dari APBD, yang berarti uang rakyat yang dikelola Pemprov DKI, rakyat harus tahu dan harus diaudit sebagai pertanggungjawaban.
"Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu yang akan datang, sementara kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19 di ibu kota,” ujar Suhaimi dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (22/5).
Baca juga: KRL Hanya Layani Sektor Pengecualian PSBB Saat Lebaran
Suhaimi menambahkan, seperti yang dilansir data.jakarta.go.id Pemprov DKI telah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.
Anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp1,032 triliun dan akan ditambahkan Rp2 triliun untuk digunakan sampai akhir Mei 2020 mendatang. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 ini menjadi sebesar Rp3,032 triliun.
“Bahkan saat ini, pada APBD DKI Tahun 2020 yang awalnya sebesar Rp 87.956.148.476.363 ada kebijakan realokasi sebagai dampak Covid-19 dan akhirnya menyusut jadi Rp44.662.206.340.096,” kata Suhaimi.
Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menegaskan, sepeserpun nilai yang dikeluarkan dari APBD harus dilaporkan dengan baik, jadi sangat wajar jika di kardus yang menjadi bantuan untuk warga Jakarta berbunyi ‘Dibiayai oleh APBD DKI'. (A-2)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved