​​​​​​​Tak Masalah Kardus Bansos Anies Bertuliskan Dibiayai APBD

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, tidak mempermasalahkan Gubernur Anies Baswedan menggunakan kalimat di kardus bantuan sosial (bansos) tahap kedua ‘Paket Bantuan Sembako ini Dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta’.

Menurutnya, bansos tersebut bersumber dari APBD, yang berarti uang rakyat yang dikelola Pemprov DKI, rakyat harus tahu dan harus diaudit sebagai pertanggungjawaban.

"Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu yang akan datang, sementara kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19 di ibu kota,” ujar Suhaimi dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (22/5).

Baca juga: KRL Hanya Layani Sektor Pengecualian PSBB Saat Lebaran

Suhaimi menambahkan, seperti yang dilansir data.jakarta.go.id Pemprov DKI telah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

Anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp1,032 triliun dan akan ditambahkan Rp2 triliun untuk digunakan sampai akhir Mei 2020 mendatang. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 ini menjadi sebesar Rp3,032 triliun.

“Bahkan saat ini, pada APBD DKI Tahun 2020 yang awalnya sebesar Rp 87.956.148.476.363 ada kebijakan realokasi sebagai dampak Covid-19 dan akhirnya menyusut jadi Rp44.662.206.340.096,” kata Suhaimi.

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menegaskan, sepeserpun nilai yang dikeluarkan dari APBD harus dilaporkan dengan baik, jadi sangat wajar jika di kardus yang menjadi bantuan untuk warga Jakarta berbunyi ‘Dibiayai oleh APBD DKI'. (A-2)