Berita Terbaru Dpr Hari Ini

DPR Minta Panitia Ad Hoc Bermasalah pada Pilkada 2024 Jangan Dilibatkan pada PSU

Heri memberikan contoh pada kasus seperti Parigi Moutong, sebagai calon bupati dengan status mantan narapidana.

Fokus Restrukturisasi dan Inovasi Digital Siapkani Masa Depan Berkelanjutan

Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.

 DPR Minta BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Pencairan Dana PHK Sritex

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pencairan dana bagi ribuan karyawan PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kepala Bakamla Singgung Perlunya UU Keamanan Laut untuk Penegakan Hukum 

Irvansyah mengatakan Bakamla selama ini tidak memiliki payung hukum sendiri. Bakamla diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran. 

Legislator dari NasDem Dukung Ekspor Batu Bara Wajib Pakai HBA

Sugeng mengatakan, aturan yang dibuat tentunya juga harus menguntungkan pelaku usaha.

Bahas Pilkada Ulang, DPR Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu Hari Ini

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah hal. Salah satunya dari kesiapan pendanaan di pemerintah daerah.

Putusan MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, DPR Desak Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.

Menteri Yusril Tanggapi SBY Soal Kembalinya Dwifungsi TNI

 Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi narasi kembalinya Dwifungsi TNI yang saat ini menjadi sorotan publik.

Kinerja Kejati Dipertanyakan, Dugaan Penyimpangan di Pertamina Tak Tersentuh!

Kejati kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, dengan tegas menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas Pertamina, khususnya di Pekanbaru

MK Putuskan PSU di 24 Daerah, DPR Minta KPU-Bawaslu Dievaluasi

Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.

Kasus Korupsi Minyak Mentah, DPR Harap Pertamina Makin Taat Aturan

Ketua Komisi XII DPR RI berharap PT. Pertamina dan anak perusahaannya semakin profesional dan taat aturan setelah Kejagung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah

Sukatani Diusulkan Jadi Duta Polri

Sementara itu, dia menyoroti isu mengenai vokalis Sukatani yang dipecat dari pekerjaannya sebagai guru.

Kader NasDem Semakin Berdayakan Komunitas Petani Hutan

Upaya tersebut sudah ia terapkan di beberapa titik di Cianjur dengan hasil yang positif

Revisi UU Koperasi Momentum Penerapan Digitalisasi dan Modernisasi

Ia menekankan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan dengan kebutuhan koperasi di era digital, mengingat 78% pasalnya tidak mengakomodasi inovasi teknologi.

Efisiensi Anggaran DPR RI Tak Ganggu Kinerja, Adies Kadir: Kami Tetap Maksimal untuk Rakyat

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.

DPR RI Alami Pemotongan Anggaran Rp1,3 Triliun, Efisiensi tak Ganggu Kinerja

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.

Kebijakan Efisiensi Dipastikan tidak Berdampak pada Beasiswa Pendidikan

Komitmen tidak ada pemotongan anggaran beasiswa pendidikan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan.

DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU TNI Libatkan Publik

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan pihaknya akan melibatkan publik di dalam pembahasan revisi UU TNI.

Kampus Penerima Manfaat Tambang Bisa Diaudit BPK

Martin mengatakan bahwa DPR sejatinya positif dalam pemberian manfaat soal pengelolaan hasil tambang ke kampus.

Aturan Pembatasan Media Sosial untuk Anak, DPR Sebut Negara Lain Sudah Menerapkan

Australia menyetujui pelarangan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, pelarangan itu termasuk TikTok, Twitter, hingga Facebook.

Desain Pendidikan Profesi Guru

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting