Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, berharap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2026 menjadi titik awal agar BUMN lebih sehat, fokus, dan profesional.
DANANTARA mengakusisi hotel dan tanah di Mekkah Arab Saudi. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan Kampung Haji dapat menekan biaya akomodasi
Dewan mempertanyakan korelasi antara kostum pengantar makanan dengan nafsu makan anak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya minta agar Kementerian Agraria membantu menyiapkan lahan pembangunan hunian pembangunan 2.000 hunian tetap atau huntap korban bencana di Sumatra
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka
MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
Menurut Azis, masalah terbesar dalam penanganan pascabencana adalah kebocoran waktu.
Gobel menyebut, munculnya harapan kemajuan Gorontalo ditandai oleh hadirnya tiga proyek strategis besar.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
Aboe menilai dalam konteks pengangkatan Kapolri, persetujuan DPR merupakan bentuk pengawasan politik yang bersifat konstitusional.
Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengenai penempatan anggota Polri aktif pada 17 kementerian/lembaga merupakan implementasi konstitusional.
Selama tugasnya masih berkaitan dengan fungsi kepolisian, maka penugasan tersebut sah dan konstitusional
“Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan.
Fungsi pengawasan DPR adalah manifestasi kedaulatan rakyat.
Pada awal 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat 694 gedung bertingkat yang belum memenuhi syarat proteksi kebakaran.
Perintah Presiden agar Mendagri memecat Bupati Aceh Selatan sudah tepat dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
UPI menilai pendekatan terintegrasi memungkinkan penyederhanaan tahapan pendidikan calon guru sekaligus memastikan kompetensi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved