Berita Terbaru DPR Hari Ini

Formappi Sebut DPR Politisasi Partisipasi Publik

Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.

Lestari Moerdijat Nilai Konservasi Situs Purbakala Tanggung Jawab Bersama

Memasuki musim hujan lokasi ditemukannya fosil gajah purba di Patiayam itu rawan tergenang air yang bisa merusak fosil bersejarah itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut DPR Manipulasi Partisipasi saat Bahas RKUHAP

Arif mengatakan penyusunan RKUHAP oleh pemerintah dan DPR mengulang preseden buruk penyusunan legislasi ugal-ugalan sebelumnya seperti RUU KPK, Omnibus Law Cipta Kerja.

Kemenhub Diminta Membangun Shelter untuk Pengemudi Ojek Online

Ia menyoroti banyaknya terminal angkutan umum yang beralih fungsi atau kurang dimanfaatkan, yang menurutnya dapat dioptimalkan sebagai tempat singgah.

Komisi III Minta Presiden Putuskan Nasib Polisi Aktif yang Masih Isi Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan nasib anggota Polri aktif yang saat ini tengah menduduki jabatan sipil.

Komisi III DPR akan Bahas RUU Penyesuaian Pidana Pekan Depan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RUU Penyesuaian Pidana itu nantinya mengatur turunan-turunan dari KUHP yang telah disahkan.

Poin-Poin Krusial KUHAP yang Baru Disahkan: Dari Penahanan hingga Penyadapan

KUHAP baru resmi disahkan. Di tengah protes, ini daftar perubahan penting mulai dari keadilan restoratif hingga penguatan hak korban

KUHAP Baru Berpotensi Timbulkan Kekacauan

Substansi KUHAP baru sarat dengan pasal-pasal bermasalah yang memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Revisi KUHAP Langkah Mundur Perlindungan HAM

Amnesty International Indonesia menilai revisi KUHAP sebagai langkah mundur yang mempersempit perlindungan HAMm

Formappi Soroti DPR Tetap Sahkan KUHAP di Tengah Penolakan Masyarakat 

Formappi menyoroti keputusan DPR RI yang mengesakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang di tengah penolakan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Sebut 99,9% RUU KUHAP Masukan dari Masyarakat Sipil

Kemudian soal perluasan objek praperadilan yang diusulkan oleh Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Polemik Penempatan Eks-Polri, ISESS Sebut Ini Tamparan untuk DPR yang Gagal Mengawasi

Banyak lembaga yang tidak memiliki penyidik sendiri, sehingga menjadikan Polri sebagai tumpuan permanen.

DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Khusus Soal Thrifting untuk Lindungi UMKM

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah segera membuat regulasi yang komprehensif mengenai aktivitas thrifting atau penjualan barang bekas impor.

Pekerjaan Rumah Tujuh Calon Anggota Komisi Yudisial Terpilih

KY sempat mengalami penguatan anggaran dan dukungan politik yang lebih stabil.

Pengesahan RKUHAP Bisa Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Lambatnya pengesahan RKUHAP disebabkan masih terdapatnya pro dan kontra atas sejumlah pasal di dalamnya.

Reformasi Pangan Pemerintah Dinilai Mendorong Kesejahteraan Petani

Sebuah capaian bersejarah mengingat pada 2023–2024 impor beras mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

MK Larang Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Benny Kabur Harman Sebut RI Bukan Negara Polisi

Benny menegaskan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.

Gus Falah Nilai Keputusan Presiden Berikan Keadilan Pada Dua Guru

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, keputusan Presiden Prabowo itu menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap korban ketidakadilan hukum.

PERADI SAI Nilai RUU KUHAP Langkah Maju, Tekankan Pengawasan Ketat dan Implementasi yang Berintegritas

RUU KUHAP juga mempertegas perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesional dengan itikad baik, serta menempatkan advokat sebagai bagian dari penegak hukum.

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia